Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan akan rutin menggunakan moda transportasi umum setiap hari Rabu. Dia menyebut, jika tidak naik transportasi umum maka akan memilih bersepeda.
"Kalau nggak naik transportasi umum, saya mau naik sepeda karena dari rumah ke Balai Kota kan dekat sekali," ujarnya saat berjalan ke Halte Taman Suropati, Jakata, Rabu (30/4/2025).
Meski demikian, di hari pertama penerapan kebijakan wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu, Pramono menggunakan bus TransJakarta untuk menjalankan aktivitasnya.
Pantauan IDN Times, Pramono berjalan kaki dari rumah dinas di Jalan Taman Surapati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.
"Jadi naik dari sini ke Hotel Balairung, terus terang saya belum pernah naik (TansJakarta), ini baru pertama kali. Kalau ditanya apakah sudah pernah naik (transportasi umum)? Belum," tuturnya.
Rencananya, Pramono memberikan sambutan pada acara musyawarah pimpinan wilayah Aisyiyah DKI Jakarta di Hotel Balairung, Jalan Matraman, Jakarta Timur pukul 08.30 WIB.
"Tapi karena instruksi gubernur itu, saya hari ini naik dan jadwal hari ini selain ke acara Aisyiyah, habis ini ke DPR RI," katanya.
Pramono keluar dari rumah dinas pukul 07.47 WIB dan berjalan kaki ke Halte Suropati hampir 15 menit Pramono menunggu kedatangan bus listrik di halte.
Diketahui Pramono menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 6 tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta setiap Rabu.
"Saya telah menandatangani pergub, bahwa setiap hari Rabu kami akan 'setengah memaksa' semua ASN di Jakarta untuk naik angkutan umum," ujar Pramono di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4) lalu.
Dalam aturan tersebut, setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan moda transportasi umum, baik saat berangkat maupun pulang kerja, dengan melakukan swafoto sebagai bukti.
Swafoto ini harus menampilkan lokasi, waktu, dan tanggal pengambilan gambar. Selanjutnya, foto dikirimkan kepada admin kepegawaian di masing-masing perangkat daerah (PD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD) melalui mekanisme yang sudah ditentukan, seperti grup WhatsApp, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.