Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota akan dilakukan jika seluruh sistem pendukung telah selesai dibangun dan diuji efektivitasnya.
"Maka saya memulai menyelesaikan terlebih dahulu supporting system-nya, yaitu yang saya sebut dengan Transjabodetabek," kata Pramono di Rumah Pompa, Jakarta Utara, Senin (26/5/2025).
Ia menyebut semangat untuk menerapkan ERP sebenarnya sudah ada sejak masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (Bang Foke) hingga penjabat (PJ) gubernur terakhir.
“Jadi semangat untuk ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, Mas Anies, PJ, dan sebagainya. Tetapi kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan, memang supporting system-nya belum selesai,” kata Pramono.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini fokus menyelesaikan sistem pendukung yang disebut Pramono sebagai bagian dari pengembangan Transjabodetabek.
“ Untuk Transjabodetabek, 3 rute baru sudah diresmikan, akan ada kurang lebih 4 rute lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah semua rute selesai dan subsidi dari pemerintah dapat diberikan, maka penerapan ERP bisa dikaji lebih lanjut.
“Nah, nanti setelah itu tentunya kami akan mengkaji apakah akan ada tambahan rute lainnya. Setelah semuanya selesai, kemudian Pemerintah Jakarta bisa melakukan subsidi untuk itu, maka baru kemudian kapan diterapkannya nanti setelah itu,” beber Pramono.
Ketika ditanya soal waktu penerapan ERP, Pramono menjawab tegas jika semua sistem pendukung selesai. Dia mengatakan saat ini masih dalam kajian.
“Kapan? Nanti setelah itu. Kalau semuanya berjalan lancar ya. Jadi belum tentu bahwa ERP itu pasti akan dijalankan. Nanti jangan saya di-framing lagi bahwa Jakarta akan menetapkan ERP. Ini masih disampaikan, dikaji secara mendalam," katanya.