Pramono Layangkan SP Tujuh Bangunan Lahan Aset Pemprov DKI di Jaktim

Pramono mengatakan keputusan tersebut dilakukan Pemprov DKI karena mereka telah memasuki lahan bahkan mendirikan bangunan lahan milik Diaspora tanpa izin.

"Karena ini sudah sangat mengganggu. Mereka masuk di ruang atau halaman ataupun tanah yang dimiliki oleh Dispora tanpa izin sama sekali, membangun unit, 7 rumah permanen lah, cukup lumayan sebenarnya, dan saya setuju untuk segera ditindaklanjuti," tegasnya

Pramono menjelaskan, awalnya terdapat satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang digunakan sebagai dasar pembangunan enam bangunan lainnya hingga total menjadi tujuh bangunan. Namun, Pemprov DKI telah memutuskan untuk mencabut seluruh izin tersebut.

"Jadi awalnya ada satu PBG yang digunakan untuk membangun enam lainnya menjadi tujuh, tetapi kita sudah putuskan semuanya dicabut. Jadi mereka tidak punya izin untuk itu dan kita akan segera mengambil tindakan," ujarnya.

Sementara itu, Camat Kramat Jati, Kamal menambahkan, tujuh rumah tersebut berada di Jalan Baru Ampar dan dibangun di atas lahan milik Dispora yang dikuasai pengembang dalam bentuk klaster perumahan.

Menurutnya, tidak seluruh lahan telah dibangun dan sebagian masih berupa lahan kosong maupun empang.

"Dikuasai oleh klaster dan sudah didirikan beberapa, tapi tidak semuanya. Sementara (ada) juga sudah menjadi empang," pungkasnya.