Jakarta,IDN Times - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin buka suara terkait masih ada pro-kontra terhadap pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ma'ruf mengatakan, tak mudah membuat semua orang setuju dengan aturan yang dibuat negara.
"Pemerintah sudah menyerahkan pembahasan di DPR, bagaimana membangun kesepakatan, memang tidak mudah kan, semua sepakat dalam semua hal tidak mudah, mesti ada saja," ujar Ma'ruf dalam rekaman keterangan yang diterima IDN Times, Jumat (9/12/2022).
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin mempersilakan masyarakat yang tidak sepakat dengan isi KUHP, untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi (MK). Dia berpesan, jangan sampai ketidaksetujuan itu menimbulkan ujaran kebencian hingga menyebar hoaks.
"Kepada yang belum sepakat bisa menggunakan saluran yang ada, yaitu melakukan judicial review di mahkamah, jadi wajar saja kalau ada orang yang tidak puas, silakan ada cara lain, tidak perlu ada semacam marah-marah dan hal-hal yang menimbulkan kebencian, itu proses-proses negosiasi saja, dengan baik," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Keamanan (Menkumham), Yasonna Laoly, mengatakan pemerintah memiliki waktu tiga tahun untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Ada tiga tahun untuk sosialisasi KUHP ini," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Yasonna mengatakan pemerintah akan membentuk tim sosialisasi KUHP. Dia menjelaskan, pemerintah juga menunggu draf KUHP itu diserahkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk ditandatangani.
"Ya sudah disahkan oleh DPR, nanti DPR akan mengirim kepada Presiden. Kita menunggu pengundangannya, ditandatangani Presiden Jokowi," kata dia.