"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," lanjutnya.
Pengamat: Banjir Konten Gibran di Medsos Tak Pengaruhi Proses Politik
4 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Pengamat Burhanuddin Muhtadi menilai 26 unggahan Instagram Gibran tidak akan memengaruhi proses politik di DPR dan Istana, karena fokusnya berada pada putusan MK dan MA.
- Menurut Burhanuddin, putusan MA yang membatalkan surat keterangan serta pencabutan dokumen oleh Kemendikdasmen menjadi substansi hukum penting terkait syarat Gibran sebagai wakil presiden.
- Gibran mengklaim Prabowo menyarankan langkah PTUN dan PK MA, tetapi klaim itu dibantah Syahganda Nainggolan yang menyebut pandangan Yusril mewakili sikap hukum Presiden.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Prof. Burhanuddin Muhtadi, menilai konten-konten Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diunggah secara bertubi-tubi dalam waktu 24 jam terakhir, tak akan berpengaruh terhadap proses politik di DPR. Sebab, yang jadi fokus elite di parlemen dan Istana soal putusan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Jadi, sehebat apapun komunikasi politik atau konten yang dibangun yang dikerjakan dalam beberapa hari terakhir, tak akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di DPR dan Istana. Lagi pula substansi nya soal putusan hukum sudah jatuh, yaitu MA menyatakan suket (surat keterangan) batal demi hukum," ungkap Burhanuddin kepada IDN Times di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, Burhanuddin mendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah mencabut surat keterangan yang pernah diterbitkan pada 2019. Menurutnya, putusan MA bukan persoalan hukum yang main-main, sebab hal itu menandakan Gibran terbukti tak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Lewat akun Instagram @Gibran_Rakabuming, tiba-tiba muncul 26 unggahan di berandanya. Konten diunggah secara reguler mulai Selasa, 10 November 2026 pukul 19.00 WIB hingga Rabu, 11 November 2026 dini hari. Di akun tersebut, Gibran mengunggah konten mengenai agenda kerja putra sulung Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo itu ke berbagai daerah hingga menerima audiensi dengan berbagai pihak di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
"Dampak dari konten-konten itu masih minimal bagi publik, karena tidak bisa komunikasi mengubah persepsi dalam waktu satu malam," tutur Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu.
1. Unggahan video ditujukan Gibran kepada elite politik bukan publik
Konten yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Tumpah Mamasa, Sulawesi Barat. (www.instagram.com/@gibran_rakabuming) Burhanuddin mengatakan pemirsa yang disasar Gibran lewat konten-kontennya tersebut bukan publik, melainkan elite-elite politik. Ia meyakini Gibran menyadari konten-konten yang diunggah secara simultan, tak akan mengubah persepsi publik dalam waktu singkat.
Ia menduga pesan yang coba ingin dikirim Gibran lewat konten-konten tersebut, yaitu kegiatannya yang selama ini relatif tidak terdengar lantaran dibatasi untuk tampil di ruang publik, tetapi sikap itu berubah ketika posisinya sebagai wapres berada di ujung tanduk.
"Belakangan menjelang nasib politik sebagai wapres ada di tubir jurang, Beliau justru jor-joran. Jadi ingin mengatakan 'merdeka'. Meskipun sulit mengubah proses politik yang sedang bergulir," ungkap Burhanuddin.
Dia mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut usai putusan MA dan MK, sudah tidak ada lagi jalur hukum yang tersedia. Sehingga, kata dia, tidak akan ada konten apapun yang bisa mengubah persepsi publik usai substansi terkait hukum sudah jelas.
"Jadi, saya rasa ini saat-saat yang sulit bagi Mas Gibran," tutur Burhanuddin.
2. Sikap Prabowo bisa dilihat dari pernyataan Menko Yusril
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Ketika ditanyakan apakah upaya perlawanan yang akan dilakukan Gibran akan berakhir sia-sia, Burhanuddin menilai, sikap Prabowo terlihat jelas dari respons Menko Yusril. Ia mengatakan sudah tidak ada lagi jalur hukum yang tersedia, meski Gibran akan tetap melawan lewat mekanisme PTUN.
"Artinya, Mas Gibran saya kira bisa memahami bahwa Pak Prabowo 'sudah tidak lagi memberi ruang untuk melakukan perlawanan hukum'. Tinggal apakah pesan diterima atau Mas Gibran masih lanjut melakukan perlawanan secara politik. Itu artinya, opsi yang tersedia kedua adalah pemakzulan," kata Burhanuddin.
Dalam pandangan Burhanuddin, seandainya Gibran benar dimakzulkan, maka itu merupakan peristiwa yang tragis. Apalagi, relasi Prabowo-Gibran yang terjalin baik sejak kampanye dan pelantikan presiden dan wapres, harus berakhir buruk.
3. Gibran klaim dapat saran dari Prabowo agar lakukan perlawanan di PTUN
Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka menerima pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Dok. Setwapres) Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah saran tentang polemik yang tengah menerpanya. Salah satu saran tersebut adalah meminta Gibran tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1). Saran itu disampaikan dalam pertemuan pada Selasa pagi, 10 November 2026.
"Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran kepada jurnalis di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Selain itu, Gibran menyebut, Prabowo juga menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Namun, pernyataan Gibran soal klaim saran dari Prabowo itu dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan. Dia mengatakan Prabowo tak pernah menyarankan Gibran berjuang di PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazah. Apalagi, pandangan Yusril tersebut menjadi representasi pandangan hukum Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik ijazah Gibran.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujar Syahganda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 November 2026.
