Program 3 Juta Rumah Harus Hadirkan Lingkungan Aman Perempuan-Anak

25 Apr 2025, 13:07 WIB

Lia Hutasoit

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Kementerian PKP berencana membangun 3 juta rumah, dengan 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.
Program pembangunan rumah harus memperhatikan aspek kualitas lingkungan dan psikososial keluarga.
Kementerian PPPA mendorong inisiasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai ruang aman bagi perempuan, anak, dan keluarga.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggencarkan program pembangunan tiga juta rumah yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mendorong agar program 3 juta rumah juga menyediakan ruang aman dan nyaman bagi keluarga.

Sebanyak tiga juta rumah tersebut terdiri dari satu juta rumah di kawasan perkotaan dan dua juta rumah di perdesaan. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengingatkan, ruang aman dan nyaman bagi keluarga itu dibuat untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.

“Kami mendukung program 3 juta rumah ini dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA, maka kami mendorong program perumahan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas lingkungan tempat tinggal. Keluarga harus merasakan manfaat dari pembangunan, misalnya melalui community center yang bisa dimanfaatkan bersama," kata Veronica dalam keterangnnya, Jumat (25/4/2025).

1. Pentingnya pembangunan berbasis komunitas

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan melakukan kunjungan ke RSHS, Bandung, pada Senin (15/4/2025). (dok. Humas KemenPPPA)

Jadi penyediaan tiga juta rumah, kata Vero bukan hanya soal memastikan misi hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai. Pembangunan berbasis komunitas, kata dia, berperan penting dalam mengubah pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dia mengungkapkan, KemenPPPA menginisiasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai ruang aman bagi perempuan, anak dan keluarga untuk beraktivitas, berkreasi, bermain, berdiskusi, dan melaksanakan berbagai macam kegiatan.

“Selain inisiatif dari pemerintah pusat, RBI juga membuka ruang partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, seperti psikolog, instruktur olahraga, akademisi dari universitas, hingga pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa. Dengan kolaborasi tersebut, manfaat ruang-ruang bersama ini akan lebih terasa di lingkungan perumahan rakyat," ujarnya.

Hal ini diungkap Vero saat rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Pemukiman Program 3 Juta Rumah di kantor Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

2. Menyiapkan data yang tepat untuk dorong instrumen teknis

Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan pentingnya sinergi untuk perkuat program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami meminta masing-masing isntansi untuk memberikan tanggapan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Misalnya terkait ibu, anak dan keluarga, BKKBN dan Kemen PPPA bersinggungan dan memiliki data yang sama, sehingga bisa mendesain program bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita mulai dengan bersinergi menyiapkan data yang tepat, nanti dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya," kata dia.

3. BPS soroti jumlah rumah yang tersedia dan kebutuhan

Ilustrasi bisnis rumahan (IDN Times/Aditya Pratama)

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi juga menyoroti adanya kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya terkait kepemilikan rumah, tetapi juga menyangkut kelayakan huni.

“Sebuah rumah dianggap layak huni jika memenuhi sejumlah indikator, antara lain akses air minum, akses sanitasi, ketahanan struktur bangunan. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap sebagai hunian tidak layak,” ucap Sonny.