Sugiono mengatakan, dampak bencana sebelumnya masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama pemulihan infrastruktur yang kembali mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas hujan. Karena itu, kesiapan infrastruktur dan langkah mitigasi perlu menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.
Satgas PRR Minta Daerah Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi Akhir Tahun

Menko PMK Sugiono meminta Aceh dan Sumatera Utara siaga menghadapi bencana hidrometeorologi akhir 2026, terutama wilayah yang masih pulih dari banjir bandang dan longsor 2025.
Pemerintah pusat dan daerah diminta memprioritaskan normalisasi sungai bersedimentasi, kesiapan infrastruktur, serta sistem peringatan dini terintegrasi agar warga dapat melakukan antisipasi dan penyelamatan cepat.
Sebanyak 29 dari 33 kementerian/lembaga mengajukan hampir Rp30 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 2026, didukung BTT, tambahan TKD, pembangunan talud, serta tanggul.
Medan, IDN Times – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera, Sugiono meminta pemerintah daerah di Aceh dan Sumatera Utara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir 2026. Perhatian khusus diperlukan di wilayah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor akhir 2025.
"Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini," ujar Sugiono dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Medan, Senin (16/11/2026).
1. Infrastruktur dan langkah mitigasi perlu menjadi perhatian

Ilustrasi infrastruktur (IDN Times/Arief Rahmat) Salah satu persoalan yang disoroti adalah sedimentasi sungai akibat banjir bandang. Endapan material dalam jumlah besar mengurangi kapasitas aliran sungai sehingga meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras.
"Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Sugiono.
Selain normalisasi sungai, Sugiono menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang terintegrasi dan mampu menjangkau masyarakat. Informasi potensi ancaman harus diikuti kesiapan warga untuk melakukan langkah antisipasi dan penyelamatan secara cepat.
2. Kasatgas PRR prioritaskan penanganan sungai

Kasatgas PRR di Istana. (Dok.) Tim Media Satgas PRR Sementara itu, Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Tito Karnavian menyampaikan, sejumlah kepala daerah juga meminta normalisasi sungai menjadi prioritas penanganan. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kota Padang, Aceh Tenggara, Kecamatan Tukka di Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Solok.
Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian khusus terhadap sungai dengan sedimentasi tinggi. Selain itu, Kementerian PU diharapkan turut mendukung perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur daerah, terutama di wilayah dengan kemampuan fiskal terbatas.
Dari sisi pendanaan, sebanyak 29 dari 33 kementerian/lembaga telah mengajukan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total alokasi hampir Rp30 triliun pada 2026. Pemulihan juga didukung melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan dalam dua tahap.
3. Alokasi dana tambahan

ilustrasi dana (unsplash.com/ Mufid Majnun) TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Sejalan dengan itu, Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) menempatkan normalisasi sungai dan pembersihan sedimentasi sebagai bagian dari prioritas pemulihan infrastruktur. Pembangunan talud dan tanggul juga dilakukan untuk memperkuat perlindungan wilayah terdampak serta mengurangi risiko kerusakan berulang. (WEB)


























