Jakarta, IDN Times - Di sela-sela kegiatannya meninjau trotoar dan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang rusak akibat proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Minggu, (8/7), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengomentari kasus prostitusi online di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Dirinya mengungkapkan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan sejumlah sanksi terkait kepada pihak terkait sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Sandiaga mengaku jika Pemprov DKI Jakarta sudah berulang kali melakukan koordinasi dengan manajemen Kalibata. Menurutnya kasus ini merupakan sebuah tantangan.
"Kami sudah berulang kali berkoordinasi dengan manajemen Kalibata. Bagi pihak yang terbukti melanggar akan kami berikan sanksi sesuai ketentuan dan perundang-undangan, ungkapnya.
Sandiaga berharap kasus prostitusi online seperti yang terjadi di Kalibata tak terjadi lagi dikemudian hari. Untuk memastikannya, Sandiaga mengaku jika koordinasi dengan pihak terkait kemanan perlu dilakukan.
"Kita harus terus berkoordinasi dengan kepolisian serta pihak terkait agar ini tidak terulang lagi," jelasnya.
Tak hanya bekerja sama dengan pihak kepolisian, Sandiaga juga meminta warga penghuni setempat untuk kooperatif membantu pihak terkait jika menemukan pelanggaran sejenis sehingga bisa segera ditangani.
"Untuk menertibkan itu pengelola butuh juga kerja sama kita dengan aparat, masyarakat, penghuni, dan para tenant di sana. Kalau melihat sesuatu itu, laporkan dan kita akan langsung tindak," katanya.
Baca juga: Cegah Prostitusi Online, Pemerintah Akan Kerja Sama dengan Penyelenggara Jasa Internet