PSI Klaim Aplikasi Solidaritas Mudahkan Rakyat Pecat Anggota DPR

Menurut Grace, salah satu masalah serius di parlemen selama ini yang tidak pernah mendapatkan penanganan adalah buruknya kinerja para wakil rakyat. Ia mengutip laporan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang pada akhir tahun lalu menyebut kinerja DPR periode 2018-2019 adalah terburuk sejak era Reformasi.

Faktor yang membuat buruk adalah minimnya jumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang dihasilkan. Misalnya, dari 50 RUU yang ditargetkan pada 2018-2019, hanya empat yang tercapai. Kemudian, tingkat kehadiran mereka pun sangat rendah yaitu hanya 35,89 persen dari total 560 anggota DPR.

"Sama-sama kita lihat tidak ada sanksi, tidak ada reward and punishment ketika kita lihat kinerjanya begitu buruk," ujar Grace. "Tapi kita tidak melihat ada keseriusan dari partai-partai politik untuk menindak hal-hal ini."

Dengan aplikasi tersebut, menurut Grace, para anggota dewan dari partainya baik yang di Senayan maupun DPRD tingkat I dan II akan sulit untuk membolos tanpa mencederai reputasi dan mengancam posisi mereka sendiri. Ia menuturkan bahwa PSI "ingin melakukan atau menerapkan sistem monitoring yang hari ini tidak pernah ada di parlemen".

Apa yang harus mereka lakukan adalah melaporkan kinerja setiap hari, termasuk melalui live-streaming ketika sidang. "Kalau tidak ada live [streaming] maka otomatis berarti bolos. Bolos lebih dari 10 persen, dipecat," tegasnya. Para konstituen pun akan dimungkinkan untuk melapor ketika ada masalah kepada wakil dari Dapil (Daerah Pemilihan) mereka.

"Dengan aplikasi ini warga kalau ada keluhan apapun bisa langsung chat via aplikasi. Langsung laporannya masuk secara online dan akan bisa di-track, dilihat apakah laporannya sudah dibaca, sudah direspons, atau sudah diselesaikan."

Selain bisa mengawasi apa saja yang dikerjakan oleh anggota dewan setiap hari, Grace menyebut masyarakat bisa memanfaatkan "fitur paling penting" dari aplikasi Solidaritas. Fitur yang dimaksud mengadopsi sistem aplikasi ojek online di Indonesia. Misalnya, ketika rakyat merasa tidak puas dengan kinerja wakilnya di parlemen mereka bisa memberikan penilaian.

"Jadi dia bisa memberi nilai pada wakil rakyat yang mewakili dirinya atau masyarakat di Dapilnya. Kalau ada yang nilainya buruk, setelah SP1, SP2, SP3—karena kita harus ikut Undang-undang Ketenagakerjaan-maka dia akan dipecat," tutur Grace.

Rakyat memecat melalui sistem yang kemudian ditindaklanjuti oleh PSI. Ia menjelaskan prosesnya lebih menyeluruh dan tidak hanya dari satu pihak saja. Ia menambahkan,"Tidak berarti kalau ada satu orang yang memberikan nilai jelek kemudian langsung dipecat."

Tim internal dari PSI dan auditor eksternal akan melakukan "verifikasi kalau ada sejumlah laporan yang masuk dan sama, berarti ini kan ada indikasi memang orangnya bermasalah."

Lebih lanjut, PSI berharap aplikasi Solidaritas mampu mengubah relasi antara anggota parlemen dengan masyarakat di mana selama ini mereka hanya diperhatikan ketika musim kampanye.

"Kita kembalikan kuasa rakyat yang biasanya cuma dikasihkan kepada masyarakat lima tahun sekali, ini kita pindahkan full selama lima tahun ada di dalam tangan rakyat itu sendiri," ucapnya.

"Kalau jelek kinerjanya, ya beri saja rating atau nilai yang buruk. Jadi kemudian orang ini bisa diberi sanksi berupa pemecatan. Tidak perlu tunggu sampai Pemilu selanjutnya, baru bisa kita ganti orang yang bermasalah itu."

Ketika ditanya apa rencana PSI jika gagal mencapai ambang batas parlemen sebesar empat persen, Grace mengatakan pihaknya optimis itu tidak akan terjadi. "Kita optimis karena trennya positif dan kami percaya masih ada tujuh juta akal sehat yang ingin melihat perubahan di Indonesia."

"Investasinya kecil ya kalau kita bandingkan, hanya empat persen tapi kita akan bisa melihat perubahan yang riil dan nyata. PSI tidak jualan kecap karena sebelumnya untuk seleksi caleg kami sudah lakukan secara terbuka para juri independen."

Menurut survei Indobarometer pada Maret 2019, tingkat popularitas PSI adalah sebesar 3,6 persen. Di antara partai-partai baru, PSI sendiri tergolong paling cepat menanjak di mana popularitas PKPI hanya 0,8 persen, Partai Berkarya sebesar 0,5 persen, dan Partai Garuda sebanyak 0,2 persen.