PSI Sebut Pemprov DKI akan Rugi Jika Bangun ITF Pakai Uang Investor

24 Mei 2022, 19:21 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau desain proyek ITF Sunter. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menyatakan penolakannya terkait rencana pembiayaan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) oleh pihak ketiga atau investor. Sebab, investor akan menarik biaya tipping fee kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Apabila menggandeng investor untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, maka investor akan menarik tipping fee pengelolaan sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, kita akan rugi,” kata Justin dalam Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup, dalam keterangan resmi, Selasa (24/5/2022).

1. Jika melibatkan investor, ada uang tipping fee yang harus dibayar

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Dia mengatakan, perjanjian atas investasi biaya pembangunan sebesar Rp5 triliun itu dapat membuat tipping fee tersebut berlangsung dalam kurun waktu 20-30 tahun, sesuai dengan batas waktu yang dimungkinkan dalam perjanjian di Indonesia.

“Jika saat ini Jakarta memproduksi 8.000 ton sampah tiap harinya dan 1 tonnya ditarik tipping fee sebesar Rp500 ribu, maka tiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta harus membayar setidaknya Rp1,4 triliun kepada investor sebagai biaya pengelolaan sampah,” kata dia.

2. Triliunan rupiah disebut akan mengalir ke investor

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jika perjanjiannya jangka panjang hingga 25 tahun, maka akan lebih dari Rp25 triliun yang harus digelontorkan ke investor.

“Itupun dengan catatan kuantitas sampah harian tersebut tidak bertambah dan tipping fee tidak naik dalam 25 tahun,” tambah Justin.

3. Justin dorong ITF dibiayai pakai APBD saja

Ilustrasi bendera PSI (psi.id)

Oleh karena itu, Justin menyarankan agar pembangunan ITF sebaiknya menggunakan dana APBD dengan sistem multiyears. Misalnya, biaya pembangunan tadi dibagi menjadi 4 tahun sehingga lebih memungkinkan.

“Sebaiknya Pemprov mulai memikirkan untuk menganggarkan pembangunan ITF di APBD, mengingat APBD 2023 saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jangan sampai membangun proyek yang akan membebani keuangan kita kelak,” ujar Justin.