Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Wapres Pengganti Gibran Potensi Digugat ke PTUN jika Langgar UU MD3

4 min read
Wapres Pengganti Gibran Potensi Digugat ke PTUN jika Langgar UU MD3
Denny Indrayana hadiri Sidang Gugatan Ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Cantika Luthfiah)
  • Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai sidang istimewa MPR 9 Desember 2026 berpotensi melanggar UU MD3 karena pengajuan dua calon wapres harus dilakukan 14 hari kerja sebelumnya.
  • Menurut Denny, tenggat pengajuan dua nama calon wapres untuk sidang 9 Desember jatuh pada 19 November, bukan 25 November yang memakai hitungan hari kalender.
  • Denny menyarankan sidang diundur; jika dua nama diajukan 25 November, sidang seharusnya 15 Desember. MPR menetapkan 9 Desember atas usulan Presiden Prabowo yang membutuhkan waktu persiapan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, menyoroti rencana perhelatan sidang istimewa yang bakal digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Denny mengingatkan akan ada potensi pelanggaran hukum bila sidang istimewa dihelat pada Rabu, 9 Desember 2026. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 46 ayat (2) dan tata tertib MPR Pasal 136. Wakil presiden terpilih bisa berpotensi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Di dalam Pasal 46 ayat (2) tertulis 'presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna," ungkap Denny seperti dikutip dari akun YouTube-nya, Jumat (20/11/2026).

IDN Times telah meminta izin mengutip isi konten tersebut. Ia menggarisbawahi definisi hari di dalam hukum ada dua, yaitu hari kalender dan hari kerja. Menurutnya, di situlah letak permasalahannya.

"Hari kerja tidak memasukkan hari Sabtu, Minggu dan tanggal-tanggal merah. Karena itu harus dilihat makna hari di dalam mekanisme pemilihan wakil presiden," tutur mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu.

Definisi hari diatur dalam UU MD3 Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 1 angka 22 Tatib MPR. Hari di dalam dua aturan tersebut didefinisikan sebagai hari kerja.

"Maka, jika sidang istimewa dilaksanakan 9 Desember 2026, maka 14 hari sebelum sidang jatuh kapan? Dengan menghilangkan Sabtu Minggu, maka paling lambat dua nama cawapres diusulkan presiden pada 19 November atau Kamis kemarin," tutur Denny.

  1. 1. Penyerahan dua nama cawapres yang ditetapkan MPR menggunakan ketentuan hari kalender

    Wapres Pengganti Gibran Berpotensi Digugat ke PTUN jika Langgar UU MD3
    Gedung MPR, DPR, dan DPD RI. (IDN Times/Amir Faisol)

    Denny menjelaskan penetapan 25 November 2026 untuk menyerahkan dua cawapres menggunakan definisi hari sesuai yang ada di kalender.

    "25 November itu merupakan 14 hari hitung mundur kalender, bukan hari kerja. Jadi salah," kata Denny.

    Ia pun mengingatkan akan ada konsekuensi bila Prabowo tetap menyerahkan dua nama cawapres pada 25 November 2026. Konsekuensinya wapres terpilih bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dapat batal.

    "Ini memang simpel tetapi melanggar undang-undang, peraturan tata tertib MPR. Konsekuensinya bila digugat ke PTUN karena salah secara prosedur, wakil presiden yang terpilih dapat dibatalkan oleh PTUN," tutur Denny.

    Ia pun menyayangkan hal sederhana tersebut tidak diingatkan kepada Prabowo. Denny mewanti-wanti konsekuensi dalam tata negara akan serius bila aturan tersebut tetap dilanggar.

  2. 2. Sidang istimewa MPR sebaiknya diundur dan tak digelar 9 Desember

    Wapres Pengganti Gibran Berpotensi Digugat ke PTUN jika Langgar UU MD3
    Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta. (Wikimedia Commons/Davidelit)

    Denny pun menyarankan kepada MPR untuk menunda sidang istimewa, dan menyesuaikan 14 hari kerja. Artinya, sidang istimewa tak digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.

    "Kapan (sidang istimewa) digelar? Ya, tergantung presiden, kapan mau mengajukan dua nama cawapres. Dihitung 14 hari kerjanya pada hari apa. Tetapi perlu digaris bawahi sepanjang tidak melebihi batas waktu 60 hari yang ditetapkan oleh UUD," katanya.

    IDN Times sempat menghitung seandainya Prabowo tetap berencana datang ke MPR, dan membawa dua nama cawapres pada 25 November 2026, maka sidang istimewa seharusnya digelar pada 15 Desember 2026.

  3. 3. Sidang istimewa ditetapkan 9 Desember usai berkomunikasi dengan Prabowo

    Wapres Pengganti Gibran Berpotensi Digugat ke PTUN jika Langgar UU MD3
    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani sebelum memimpin rapat gabungan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026). (IDN Times/Santi Dewi)

    Sementara, Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, sidang istimewa untuk pemilihan wakil presiden ditunda menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Mundurnya sidang paripurna disepakati melalui rapat gabungan (ragab) yang dilakukan Pimpinan MPR RI, Ketua Fraksi MPR RI, dan Kelompok DPD pada Selasa, 16 November 2026.

    Muzani menjelaskan, jadwal sidang yang mundur merupakan usulan dari Presiden Prabowo Subianto, usai menanggapi surat hasil ragab MPR yang digelar pada Rabu, 13 November 2026.

    "Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR. Surat tersebut adalah surat menanggapi surat yang dikirimkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 16 November 2026.

    Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, alasan mundurnya sidang paripurna, karena Prabowo memiliki agenda kenegaraan yang cukup padat. Alhasil, memerlukan waktu untuk mengajukan calon nama wapres. Prabowo disebut juga membutuhkan waktu membahas nama calon wapres bersama partai koalisi.

    "Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, kenegaraan jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu," kata dia.

    Oleh karena itu, kata dia, Prabowo mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia digelar pada tanggal 9 Desember 2026.

Related Articles

See More