PSI Sindir 7 Fraksi: Kenyang Ditraktir Makan Anies Malah Bolos Rapat

Idris menyayangkan sikap fraksi yang tidak hadir pada rapat paripurna interpelasi Formula E. Menurutnya, para wakil rakyat tersebut tidak menghormati proses demokrasi. 

“Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan ksatria di forum rapat. Jangan tolak hanya di media dan di tempat makan di luar sana. Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan bukan balapan,“ jelas Idris.

Idris menilai sudah ada lobby politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi, sehingga rapat paripurna saja dikondisikan untuk diboikot. Dia pun mempertanyakan commitment fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

“Kami mau tanya soal commitment fee triliunan rupiah yang Pemprov keluarkan. Tapi sepertinya komitmen politik Gubernur dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan Rupiah uang rakyat,” kata Idris.

Idris membantah adanya kesalahan prosedur dalam penetapan jadwal paripurna, karena usulan interpelasi tersebut sudah masuk ke meja DPRD. Dia mengatakan bahwa hal Ini menyangkut hak 33 anggota DPRD yang harus dituntaskan dan dituangkan dalam rapat paripurna.

“Bamus hanya berperan untuk menjadwalkan rapat DPRD, bukan menyetujui ataupun tidak menyetujui bergulirnya sebuah agenda rapat yang diamanatkan Undang-Undang. Di Rapat Bamus kemarin pun sudah disetujui, di sana hadir perwakilan partai-partai lain. Paripurna hari ini adalah forum yang sah,” tegas Idris.

Walaupun rapat tidak dihadiri oleh anggota fraksi lain, Idris mengungkap bahwa Fraksi PSI telah menyampaikan substansi pertanyaan-pertanyaan serta sejumlah keganjilan yang ditemui terkait pembangunan Formula E.

“Tadi sudah disampaikan banyak poin yang kami pengusul interpelasi harap bisa dijawab Gubernur. Poin itu sudah disampaikan di Rapat Paripurna, kami harap Gubernur jawab dan jangan menghindar lagi,” kata Idris.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, mengungkapkan penetapan rapat paripurna yang membahas interpelasi pada Selasa (28/9) merupakan tindakan ilegal yang diinisiasi Ketua DPRD DKI. Oleh karena itu, empat wakil ketua DPRD dan tujuh fraksi menegaskan menolak.

Taufik mengatakan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI diselibkan pelaksanaan paripurna hak interpelasi DPRD DKI. Padahal, agenda tersebut tidak ada dalam undangan Bamus DPRD DKI. 

"lni kan, namanya bentuk pelanggaran tatib sendiri. Masa, tatib yang disahkan dan Pras (Ketua DPRD) yang mengetuk palunya, dia sendiri yang melanggar," kata Taufik.