PSI Soroti Commitment Fee Formula E yang Harus Dibayar Rp90,7 Miliar

20 Jun 2022, 14:01 WIB

Potret Jakarta International Circuit jelang Formula E 2022. (IDN Times/Fauzan)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyoroti jumlah commitment fee untuk gelaran Formula E yang harus dibayarkan lagi sebesar Rp90,7 miliar.

Jumlah tersebut tercantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun 2021.

"Ada rekam jejak digitalnya, PT Jakpro pernah menyatakan commitment fee untuk tiga tahun adalah Rp560 miliar, sekarang faktanya harus bayar Rp90,7 miliar lagi. Belum tentu Jakpro bisa bayar karena tahun 2019 dan 2020 rugi," kata Anggara, dalam keterangan resmi, Senin (20/6/2022).

1. Jakpro tidak transparan

Dirut PT JakPro, Widi Amanasto (IDN Times/Aryodamar)

Anggara mempermasalahkan PT Jakpro yang tidak transparan dalam pembayaran uang komitmen tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan ini berisiko bagi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta nantinya apabila tetap melanjutkan event Formula E.

"Berbagai ketidakjelasan ini yang menurut saya akan berisiko bagi Pj Gubernur DKI nanti, kalau tetap melanjutkan Formula E. Bisa-bisa terjebak dengan gelapnya program Formula E," ujar Ara.

2. Revisi studi kelayakan tidak diberikan ke DPRD DKI

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Selain itu, dalam dokumen LHP BPK juga disebutkan ada revisi studi kelayakan. Namun hingga saat ini, pihak penyelenggara Formula E belum memberikannya kepada DPRD DKI Jakarta.

"Ini aneh, padahal kami sudah meminta studi kelayakan ini dari tahun lalu. Dari situ kita bisa tahu perhitungan untung rugi dan dampak ekonomi dalam kondisi pandemi. Mengapa harus disembunyikan?" kata Ara.

3. Ada angka-angka yang berubah

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Ara juga menyoroti adanya perubahan angka beberapa kali. Menurut dia, tanpa transparansi studi kelayakan, perhitungan pengeluaran pun tidak akan jelas.

"Contohnya saat membangun sirkuit beberapa kali angkanya berubah, jumlah penonton juga akhirnya berubah dari yang direncanakan. Ini kan bukan acara amatir, jadi harus jelas semuanya," ujarnya.