Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, mempertanyakan usulan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk Tim Gabungan Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 26,5 miliar.
"Peningkatannya sangat tajam. Kalau gak salah target kan 40 dokumen. Jadi, kalau dihitung-hitung dengan anggaran Rp29 miliar, sekitar 500 juta per dokumen," kata William yang ditemui usai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Anggaran TGUPP 2020 itu naik Rp7,5 miliar dari 2019 yang hanya sebesar Rp18,99 miliar. Menurut William, anggaran sebesar itu tidak diperlukan dan merupakan bentuk pemborosan.
"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu gak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu juga mengeluhkan kinerja TGUPP yang sulit diawasi oleh dewan secara langsung. Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah dilema.
"Sudah anggaran besar, hasil gak ada, kita gak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," jelasnya.
Usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Anies langsung membantah usulan kenaikan anggaran tersebut. Ia pun memastikan bahwa anggaran untuk TGUPP tidak naik.
"Tidak, tidak ada perubahan. Kita anggaran tetap segitu. Tidak naik," kata Anies.