Puan soal Posisi PDIP Setelah Pemilu: Oktober Masih Lama

04 Apr 2024, 14:15 WIB

Rapat Paripurna ke-15 DPR, penutupan masa Persidangan IV tahun 2023-2024 pada Kamis (4/4/2024). (YouTube.com/DPR RI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menjawab peluang partai berlambang banteng itu bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran usai Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

PDIP merupakan partai pengusung resmi pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Selama 10 tahun terakhir, PDIP menjadi partai pengusung pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Ma’ruf Amin. PDIP sempat menjadi partai yang beroposisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Puan mengatakan, PDIP belum menentukan sikap untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi pemerintah. Menurut dia, proses pelantikan presiden dan wakil presiden masih lama.

“Masih lama, Oktober masih lama, sabar,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

1. Gerindra mau rangkul semua lawan politiknya

Waketum Partai Gerindra Habiburrahman sebut Prabowo mau rangkul PPP dan PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto berkeinginan untuk merangkul semua partai politik usai Pemilu 2024, termasuk PPP dan PKS.

Habiburokhman mengatakan, hubungan Gerindra dan PKS selama ini berjalan baik. Menurut dia, Gerindra tidak pernah anti dengan partai mana pun. Selain itu, Habiburokhman juga mengakui Gerindra tak pernah punya hambatan bersama PPP meskipun pada Pemilu 2024 sempat berseberangan.

“Pak Prabowo sangat ingin merangkul semua pihak,” ujarnya.

2. Gerindra beri garansi check and balances bakal tetap kokoh

Waketum Partai Gerindra Habiburrahman sebut Prabowo mau rangkul PPP dan PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Habiburokhman mengatakan, meski Prabowo berkeinginan merangkul semua parpol bergabung ke dalam pemerintahannya, tetapi proses check and balances tetap akan berlangsung.

Dia mengatakan, proses penyeimbang akan terjadi antar-institusi.Menurut dia, proses check and balances akan lebih konkret menyasar ke program-program yang sedang dijalankan pemerintah.

Habiburokhman menganggap, selama ini pengawasan juga tetap berlangsung. Dia mencontohkan, anggota DPR RI yang berasal dari partai pendukung pemerintah tetap bersikap kritis kepada pemerintahan yang sedang berlangsung.

“Kritisnya itu langsung konkret ke persoalan-persoalan yang konkret. Gak ngawang-ngawang. Jadi kritikan yang disampaikan itu langsung bisa berbuah solusi. Itulah yang terjadi dari 2019 ke 2024,” ujar dia.

3. Koalisi gemuk ala Prabowo ancam demokrasi

Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto saat menghadiri acara buka bersama Partai Golkar. (IDN Times/Amir Faisol)

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Buditri mengatakan, koalisi gemuk yang hendak diwujudkan Prabowo dan Gerindra akan mengancam rakyat Indonesia dan jalannya demokrasi di negeri ini.

Musababnya, tanpa adanya oposisi, check and balances akan menjadi keropos di parlemen, lembaga yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan dan berfungsi sebagai pengawas pemerintah.

“Peluang pemerintah yang tiran semakin kuat, dan tentu yang menjadi korban adalah rakyat,” ujar Aisah.

Oleh sebab itu, Aisah kembali mengingatkan masa kelam Orde Baru agar tidak dilupakan. Koalisi gendut berdampak buruk bagi kepentingan rakyat luas.

“Sehingga mendukung koalisi gendut artinya mengkhianati rakyat,” ujar dia.

Aisah mengatakan, semua partai masih menimbang berbagai keuntungan yang bakal mereka dan kelompoknya dapatkan, bukan untuk kepentingan rakyat.

“Karena kalau untuk kepentingan rakyat, maka seharusnya sudah sejak awal tegas untuk pentingnya menjadi oposisi di parlemen,” ucap dia.