Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya mengamankan puluhan mantan karyawan PT Freeport yang berunjuk rasa hingga menginap di depan Istana Merdeka. Mereka diamankan lantaran tak ingin membubarkan diri saat diminta polisi karena sudah diberi batas waktu.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Harry Kurniawan mengatakan, sebanyak 40 orang dibawa ke Polda Metro Jaya.
Harry mengatakan massa telah melewati batas waktu dalam menjalankan aksi. Hal itu membuat Kepolisian melakukan tindakan tegas dengan mengamankan mereka ke Polda Metro Jaya.
"Kami dari Kepolisian lakukan tindakan bahwa ada aturan di undang-undang, bahwa laksanakan aksi dibatasi pada pukul 18.00 WIB. Kita sudah berikan batas toleransi pada 21.45 WIB, dan kami laksanakan tindakan tegas angkat mereka dibawa ke Polda," jelas Harry saat dikonfirmasi IDN Times," kamis (14/2).
Harry membantah jika massa aksi dibawa ke Polda Metro Jaya lantaran mencoba menerobos iring-iringan konvoi mobil Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.
"Engga ada kerusuhan dan persuasif langkahnya, kita ajak negosiasi dan mereka mengikuti untuk meninggalkan taman pandang monas setelah beberapa hari menginap," katanya.
Ketika diamankan, Harry mengatakan, tidak ada perlawanan dari para mantan karyawan PT Freeport Indonesia. Ia juga memastikan, tidak ada korban luka-luka dalam kejadian tersebut.
"Dibawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan. (dievakuasi massa dari eks karyawan) Freeport saja. AMT sudah selesai 100 orang," jelasnya.
Puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia sebelumnya menginap selama seminggu lebih di seberang Istana Negara, Jakarta. Dengan beralaskan tenda dari terpal, para karyawan yang diputus kerjanya sejak 2017 itu bermalam dengan perlengkapan seadanya.
Salah satu mantan karyawan, Jerry Yerangga, mengaku sengaja bermalam di seberang istana bersama rekan-rekannya agar dapat menemui Presiden Joko Widodo.
"Kami menagih janji karena sudah sebagian besar petinggi negara kami temui. Kami merasa kami tidak mendapat keadilan karena masalah PHK oleh Freeport," ujar Jerry pada Sabtu.
Perwakilan pekerja itu kemarin juga telah menemui Presiden Jokowi terkait dengan persoalan tersebut. Usai pertemuan, Presiden berencana untuk memanggil manajemen perusahaan tambang emas tersebut.