Sorot Putusan Ijazah Gibran, Presiden PKS Singgung Integritas Bukan Dispensasi

19 Oct 2026, 23:59 WIB3 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Sorot Putusan Ijazah Gibran, Presiden PKS Singgung Integritas Bukan Dispensasi

Presiden PKS Al Muzammil Yusuf singgung putusan MK terkait ijazah Gibran. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

PKS menilai putusan MK soal ijazah Gibran menjadi momentum mengevaluasi tata kelola pemilu mendatang.
Al Muzammil Yusuf menyebut polemik tersebut berkaitan dengan rasa keadilan publik dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum.
PKS menyatakan siap menjadi jembatan aspirasi publik serta mendorong pemilu yang jujur dan adil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

6 Agustus 2019

Surat keterangan penyetaraan disebut terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen dalam waktu kurang dari 24 jam.

2024

Menurut MK, para penggugat bukan merupakan peserta resmi dalam Pemilu Presiden 2024.

6 Oktober 2026

Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

19/10/2026

Al Muzammil Yusuf menyampaikan kritik terhadap putusan MK dalam pidato politik pada acara Bimteknas di Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Al Muzammil Yusuf menilai putusan MK mengenai ijazah Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pemilu mendatang.
Who?
Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan kritik tersebut. MK memutus gugatan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.
Where?
Pernyataan disampaikan dalam acara Bimteknas di Jakarta.
When?
Pernyataan disampaikan pada 19/10/2026, setelah putusan MK dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Why?
PKS menilai polemik tersebut menyangkut rasa keadilan publik dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum dan pemerintahan.
How?
PKS menyatakan siap menjadi jembatan aspirasi publik dan mendorong pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

PKS membicarakan putusan MK tentang ijazah Gibran. Al Muzammil Yusuf berkata putusan itu harus menjadi bahan melihat lagi pemilu nanti. Ia juga bilang banyak orang meminta masalah ini diproses. PKS ingin menyampaikan suara masyarakat dan berharap semua orang punya kesempatan yang sama untuk memimpin.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pernyataan PKS menunjukkan adanya ruang bagi aspirasi masyarakat untuk disampaikan melalui jalur hukum dan konstitusional. Sikap menjadi jembatan aspirasi juga menempatkan evaluasi tata kelola pemilu, meritokrasi, serta kesempatan yang sama sebagai bagian dari pembahasan politik yang disampaikan kepada publik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf menyampaikan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola sistem pemilihan umum (pemilu) mendatang. Ia menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Menurut dia, putusan MK terkait ijazah Gibrab terselip satu persoalan besar mengenai perlakukan yang tidak adil dalam hukum di negeri ini.

Adapun kritik keras ini disampaikan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf dalam pidato politik pada acara Bimteknas: Kepemimpinan Yang Melayani, Kebijakan Publik Yang Inovatif di Jakarta, Senin (19/10/2026).

"PKS memandang polemik ijazah Gate (Gibran) menyangkut rasa keadilan publik. Adanya perlakuan yang tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan," kata Al Muzammil Yusfluf.

Al Muzammil mengatakan, banyak masyarakat yang memprotes dan mendatangi markas PKS agar polemik ini diselesaikan dan diproses lebih lanjut di DPR secara hukum dan konstitusional.

Ia memastikan, PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik. Sebab, demokrasi Indonesia harus bergerak menuju meritokrasi. Ke depan, PKS menegaskan pelaksanaan pemilu harus jujur dan adil (jurdil).

Al Muzammil menegaskan, setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dengan membawa modal integritas dan kompetensi, bukan sekadar dispensasi.

"PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik. Demokrasi harus bergerak menuju meritokrasi. Setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dengan modal integritas dan kompetensi, bukan dispensasi. Pemilu harus jurdil," kata Al Muzammil.

MK dalam putusannya menyatakan gugatan tentang keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima, tetapi hakim juga mencatat tidak ada bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran. Sidang putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa, 6 Oktober 2026.

MK menolak memproses gugatan lebih lanjut karena para pemohon (termasuk Denny Indrayana dan 11 orang lainnya) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para penggugat juga menurut MK bukan merupakan peserta resmi dalam Pemilu Presiden 2024.

Selama persidangan berlangsung, Advokat Denny Indrayana selaku pemohon perkara ini, menjelaskan, ditemukan indikasi dan bukti petunjuk awal cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Gibran sebagai cawapres.

Bukti tersebut disebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif. Pertama, terkait adanya perubahan norma Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba dalam Pasal 18 ayat 3 mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.

"Kedua, ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya dalam satu hari—tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019, yang hingga permohonan a quo diajukan, tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya," ucap dia.