Putusan MK soal MBG: Perubahan Komposisi APBN Wajib Dapat Persetujuan DPR

Untuk diketahui, para pemohon dalam permohonan ini menunjuk advokat pengabdi bantuan hukum untuk masyarakat sipil yang bergabung dalam MBG Watch sebagai kuasa hukum. Mereka menyampaikan argumentasi pelanggaran konstitusional UU APBN dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pemerintah melalui APBN melakukan penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power yang berdampak lintas sektor tanpa melalui proses pembentukan undang-undang,” ujar salah satu kuasa hukum, Alif Fauzi Nurwidiastomo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan di Ruang Sidang MK, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026) lalu.

Para pemohon menyebut Pasal 8 ayat 5, Pasal 20 ayat 1, Pasal 13 ayat 4, dan Pasal 29 ayat 1 UU APBN memberikan ruang diskresi luas kepada pemerintah untuk melakukan pergeseran, perubahan, dan prioritas anggaran melalui Peraturan Presiden (PP). Melalui mekanisme realokasi dan prioritas anggaran, pemerintah secara faktual mengubah konfigurasi kebijakan publik tanpa terlebih dahulu merevisi undang-undang sektoral yang mengatur bidang-bidang tersebut. Tidak terdapat pembentukan regulasi baru. Tidak ada perubahan norma sektoral yang dibahas melalui prosedur legislasi biasa. Namun melalui pengendalian alokasi fiskal, substansi kebijakan berubah secara nyata.

Kondisi itu menunjukkan kekuasaan fiskal presiden digunakan sebagai instrumen dominan untuk mengarahkan kebijakan negara tanpa mekanisme legislasi. Dalam perspektif ketatanegaraan, model ini mengarah pada konsentrasi kontrol sumber daya publik pada eksekutif suatu gejala yang dapat dikualifikasikan sebagai otoritarianisme fiskal. Masuknya program MBG ke struktur APBN menunjukkan pemerintah secara sadar menggunakan instrumen penganggaran sebagai jalur utama pembentukan kebijakan.

Pembentukan undang-undang sektoral pada umumnya mensyaratkan naskah akademik, harmonisasi, dan partisipasi publik. Sebaliknya, UU APBN tidak mensyaratkan penyusunan naskah akademik dalam pengertian sebagaimana berlaku pada undang-undang sektoral. Celah prosedural ini rawan dimanfaatkan.

Dengan menempatkan program berskala nasional langsung dalam struktur APBN, pemerintah dapat mendorong realokasi anggaran besar tanpa terlebih dahulu menyusun kajian ilmiah komprehensif yang diuji secara terbuka melalui proses legislasi biasa. Instrumen APBN dipilih karena berada dalam kendali kuat eksekutif dan memberikan ruang diskresi luas dalam pelaksanaannya. Jalur ini secara nyata lebih cepat dan minim resistensi deliberatif dibandingkan pembentukan undang-undang sektoral baru.

Menurut para pemohon, kondisi tersebut memperlihatkan APBN digunakan bukan semata sebagai instrumen implementasi kebijakan, tetapi sebagai kendaraan pembentukan kebijakan itu sendiri. Mereka menyebut inilah bentuk eksploitasi celah hukum dalam mekanisme penganggaran.

Dalam konteks ini, budgetary abuse of power tidak lagi bersifat insidental, melainkan struktural. Hal itu berkembang menjadi otoritarianisme fiskal, yakni situasi ketika kontrol atas keuangan negara digunakan untuk membentuk kebijakan publik secara dominan tanpa mekanisme pembatasan kekuasaan yang memadai.

Para pemohon kemudian menyimpulkan jika perencanaan APBN 2026 yang tercantum dalam UU APBN sejatinya sangat jauh dari semangat untuk memberikan perlindungan terhadap hak dasar warga negara. Hal ini semakin dikuatkan ketika dana anggaran pendidikan dan dana anggaran kesehatan masih tiga sampai enam kali di bawah anggaran program prioritas presiden yaitu Makan Bergizi Gratis. Terlebih ketiadaan aturan setingkat undang-undang mengenai MBG semakin mempersulit masyarakat untuk mencari keadilan terhadap pelanggaran yang sangat banyak dialami oleh masyarakat seperti keracunan MBG yang jelas menabrak hak kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak sebagaimana amanat Pasal 28B ayat 2 UUD NRI 1945.

Berikut ini petitum lengkap yang diajukan para pemohon:

1. MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan nota keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna.”;

2. MK menyatakan Pasal 9 ayat (4) UU APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna.”;

3. MK menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan DAU, terhadap DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian sesuai dalam ketentuan undangundang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”;

4. MK menyatakan Pasal 13 ayat (4) UU APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Dana Otonomi Khusus diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, yang dapat berupa pendidikan, kesehatan, makan bergizi gratis, ketahanan pangan, infrastruktur, dan ketahanan energi yang diatur melalui undang-undang.”;

5. MK menyatakan frasa “dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat” dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. MK menyatakan frasa “ditetapkan oleh Pemerintah” dalam Pasal 20 ayat (1) UU APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “ditetapkan oleh Pemerintah dengan menjamin kepastian hukum melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan untuk memastikan adanya ruang partisipasi publik yang bermakna.”;

7. MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dapat menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan/ atau Pembiayaan Anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sepanjang tidak mengurangi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial serta wajib memperoleh persetujuan DPR”.