Qodari: Tak Adil Bandingkan Era Soeharto dengan Presiden Masa Reformasi
- Muhammad Qodari menilai Presiden Prabowo menghadapi tantangan teknokrasi, sehingga tidak adil jika dibandingkan dengan era Soeharto yang lebih bebas memilih profesional tanpa tekanan politik.
- Qodari menjelaskan, Soeharto bisa leluasa memilih menteri karena menjadi satu-satunya kekuatan politik pasca 1965, berbeda dengan presiden era reformasi yang terikat sistem presidensial multipartai.
- Ia menegaskan bahwa akomodasi terhadap tokoh politik kini tak terhindarkan dan berharap ketua partai menunjuk kader kompeten agar kinerja pemerintahan tetap efektif di tengah dinamika politik.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi tantangan teknokrasi dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
Menurutnya, dengan adanya tantangan tersebut, tidak adil jika publik membandingkan kondisi saat ini dengan era Presiden Soeharto yang dinilai lebih leluasa memilih orang-orang dari kalangan profesional.
“Nah, pada tantangan teknokrasi inilah menurut saya kadang-kadang kita tidak adil. Kita sering sekali bernostalgia dengan era Pak Harto, di mana Pak Harto itu selalu disebut sebagai presiden yang memilih orang-orang yang profesional, nggak banyak politik di situ. Saya sebut tidak adil,” kata Qodari dalam acara bedah buku karya Peter F. Gontha berjudul Kesaksian 60 Tahun Berkarya: Jejak Langkah Indonesia 1945-2026, di The Plaza IDN HQ, Jakarta, Rabu (1/07/2026).
1. Qodari sebut Soeharto saat itu menjadi satu-satunya kekuatan politik
Qodari menjelaskan, kondisi politik pada era Soeharto berbeda dengan era reformasi. Menurutnya, Soeharto memang dapat memilih menteri dari kalangan profesional sebelum mempertimbangkan aspek politik.
Namun, hal itu tidak lepas dari posisinya saat itu sebagai pemimpin transisi pasca-peristiwa 1965 yang menjadi satu-satunya kekuatan politik, sehingga dapat melakukan konsolidasi dengan cepat.
“Tetapi pada waktu itu dia adalah pemimpin transisi, boleh dibilang revolusi tahun 1965 dia menjadi satu-satunya kekuatan politik waktu itu, dia cepat konsolidasi,” kata dia.
2. Presiden kini harus berhadapan dengan sistem presidensial multipartai
Qodari mengatakan, presiden di era reformasi, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto tidak bisa disamakan dengan Soeharto.
Menurut dia, presiden era reformasi memiliki sistem presidensial multipartai membuat presiden harus membangun hubungan dengan partai politik, terutama di parlemen.
“Kalau kita bicara era reformasi, maka mau tidak mau kita bicara mengenai sistem presidensial multipartai. Presiden memang pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi dalam realitanya, dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan, mau tidak mau dia harus mendapatkan hubungan partai politik terutama di parlemen." lanjut dia.
3. Akomodasi politik menjadi hal yang tidak bisa dihindari
Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat Presiden harus mengakomodasi tokoh-tokoh politik. Bahkan, menurut dia, hal itu telah menjadi fakta yang harus dihadapi pada masa sekarang.
“Nah, pada titik itulah kemudian akomodasi terhadap tokoh-tokoh politik itu menjadi sebuah fakta yang harus dihadapi pada hari ini,” kata dia.
Meski begitu, Qodari mengatakan, dirinya berharap kepada para ketua partai untuk memilih kader yang benar-benar kompeten.
“Saya cuma bisa mengatakan, tolong ketua partai pilih menteri dari partainya yang betul-betul kompeten, kenapa? Karena Presiden disodorkan oleh pimpinan partai politik,” ungkapnya.
