Deretan Konflik yang Terjadi Akibat Proyek Strategis Nasional!

2. Sirkuit Mandalika, buntut penggusuran lahan sejak era Soeharto

Penampakan Sirkuit Mandalika dari Udara tepat di tikungan ke 16 dan 17. (dok. Kemenparekraf)

Penggusuran lahan di Kuta Mandalika, Pulau Lombok terjadi dalam waktu cukup panjang, yakni sejak 1991 hingga 2021. Proyek penggusuran lahan yang dilakukan pada rezim Orde Baru Soeharto kemudian berlanjut ke rezim Presiden Jokowi.

Proyek pengembangan perkotaan dan pariwisata Mandalika, yang terletak di pulau Lombok, merupakan pembangunan pariwisata besar-besaran yang mayoritas didanai Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Mereka mengucurkan pinjaman sebesar 248,4 juta dolar atau sebesar 78,5 persen dari total pendanaan proyek.

Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada tahun 2019 silam, sebanyak 120 Kartu Keluarga (KK) warga setempat harus kehilangan tempat tinggal, yang berlokasi di dua Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk Mandalika.

"Ada 120 KK sudah pindah ke Dusun Rangkap atau kampung Hijrah Desa Kuta Mandalika," ujar Kepala Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika, Rahmat Panye pada Jumat, 8 April 2022.

Akibat dari pembangunan ini, banyak masyarakat adat dipaksa keluar dari lahan. Masyarakat agraris dihadapkan pada hilangnya mata pencaharian. Padahal, mereka sudah bermukim sejak dahulu, turun menurun dari nenek moyang.

Masyarakat Adat Sasak di Lombok menyatakan enggan bermusyawarah kepada instansi pemerintah terkait dampak yang dirasakan akibat pembangunan di kawasan Mandalika. Hal ini disebabkan, proses pembebasan tanah yang dilakukan secara paksa, tidak adil, dan tak manusiawi. 

"Sebanyak 91 persen responden merasa bahwa kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif proyek Mandalika tidak ditanggapi secara serius oleh ITDC dan AIIB," ujar peneliti KPPII Sayyidatihayaa Afra, dikutip dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan.

Menurut laporan bulan Mei 2022 yang dibuat para pembela HAM, banyak masyarakat terpaksa menjadi tunawisma sebagai akibat dari penggusuran secara paksa. Lebih dari 100 keluarga terpaksa tinggal di samping lokasi konstruksi di dekat trek balap MotoGP.

“Atas nama masyarakat adat yang terkena proyek, nelayan, kaum perempuan, dan anak-anak di kawasan proyek pariwisata Mandalika, kami menuntut agar AIIB segera menghentikan pemberian pinjaman kepada pemerintah Indonesia dan ITDC serta memperhitungkan dampak HAM," ujar Koordinator Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Mochammad al Amien.

"Karena dampak sosial yang dirasakan masyarakat, segera pemerintah harus implementasikan rekomendasi PBB, untuk menghentikan pemiskinan yang melumpuhkan masyarakat yang terkena dampak proyek sebagai akibat keberadaan proyek Mandalika," tutupnya.

3. Konflik agraria di Pulau Rempang mengancam tujuh ribu jiwa kehilangan tempat tinggal

Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Konflik agraria di Pulau Rempang bermula ketika Badan Pengusaha (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang. Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. 

Kawasan Pulau Rempang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023 sebagai Rempang Eco-City. PSN 2023 tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pulau Rempang yang luasnya sekitar 17 ribu hektar akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata. Kawasan ini diestimasikan memperoleh investasi sebesar Rp381 triliun hingga tahun 2080. 

Tujuannya adalah mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan peningkatan daya saing Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Namun, warga menolak relokasi tersebut, lantaran kawasan Rempang termasuk 16 kawasan tua yang terikat dengan adat.

Penolakan warga mencapai puncaknya pada Kamis, 7 September 2023. Pihak BP Batam yang dikawal ribuan aparat gabungan Polda Kepulauan Riau, memaksa masuk ke perkampungan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Warga yang menolak kemudian mengadangnya hingga terjadi kerusuhan.

"Kenapa kami melawan, ya karena ketertindasan itu. Dari awal pemerintah sudah tau penolakan ini, kami tidak mau relokasi apalagi tanpa koordinasi," ujar tokoh masyarakat dan warga dari Pulau Rempang, Suwardi, dalam konferensi Solidaritas Nasional untuk Rempang di Gedung YLBHI pada Selasa, 12 September 2023.

Akibat proyek pengembangan Rempang Eco City sebagai salah satu proyek strategis nasional, sebanyak 7 ribu jiwa terancam digusur dari tempat tinggal dan ruang hidupnya.

Suwardi menjelaskan, apabila ditarik dari sejarahnya, Pulau Rempang merupakan bagian dari Kesultanan Lingga. Nenek moyang warga Rempang berpesan untuk selalu menjaga keutuhan pulau.

"Ini membuat masyarakat merasa amanat tersebut harus dijunjung tinggi sehingga warga Rempang membangun perkampungan," ujar Suwardi.

"Bagi masyarakat, wilayah Rempang penuh dengan sejarah dan erat kaitannya dengan adat. Oleh karena itu, kami menolak untuk relokasi, apalagi tanpa koordinasi," tutupnya.

Baca Juga: Jokowi Bentuk Tim untuk Atasi Konflik Agraria, Airlangga Ketuanya