Perspektif Pembangunan Anies: Berkelanjutan, Pemerataan, Berkeadilan
Relawan Amanat Indonesia (Anies) deklarasi dukung Anies Baswedan capres 2024 (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengklaim ingin menghadirkan perasaan persatuan yang didorong unsur keadilan dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
Anies menyampaikan, sejak awal berdirinya Republik Indonesia, segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah dipastikan akan berkelanjutan. Dia mencontohkan, pembangunan jalan tol sejak era Presiden Soeharto yaitu ruas Tol Jagorawi dilanjutkan presiden-presiden berikutnya hingga saat ini.
"Jadi pembangunan, terutama infrastruktur yang dilakukan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, sudah pasti berkelanjutan. Kemudian, kami melihat perlu ada tambahan atau perubahan, dalam program keberlanjutan tersebut," ujar Anies, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2023).
Baca Juga: Berteman dengan Anies dan Prabowo, Ganjar Ingin Pemilu Damai
1. Pembangunan tol harus menambah unsur pemerataan dan keadilan
Ilustrasi Tol Jagorawi (IDN Times/Sunariyah)Menurut Anies, terdapat tiga perspektif dalam pembangunan infrastruktur yakni berkelanjutan, perubahan (menambah lebih sempurna), serta berkeadilan dengan memasukkan aspek keadilan dan pemerataan.
"Jadi dengan tegas, jalan tol bisa jalan terus dan sudah dimulai dari zaman Pak Harto melalui Tol Jagorawi. Kemudian, di setiap fase kemimpinan ada penambahan, kami ingin memasukkan unsur keadilan dan pemerataan dalam pembangunan jalan tol. Jadi bukan menghambat pembangunan jalan tol, tetapi menambah unsur pemerataan dan keadilan," ujarnya.
2. Masyarakat yang belum sejahtera harus terlindungi dengan bantuan sosial
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Robben Rico, saat Konsolidasi PKH Tahun 2023 bersama SDM PKH Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Batu di Kota Malang. (Dok. Kemensos)Anies melanjutkan, program pemerintahan sebelumnya yang memberikan manfaat bagi rakyat sudah pasti akan diteruskan. Sebagai contoh, bagi sebagian masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan akan diberikan bantuan sosial (bansos) seperti kartu program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, kartu tani, kartu nelayan, dan bantuan lainnya untuk rakyat kecil yang posisinya sulit.
"Ketika kita bicara keadilan, maka masyarakat yang belum sejahtera harus terlindungi, dan tetap terjaga melalui berbagai bantuan sosial," tutur dia.
Mengenai infrastruktur pembangunan jalan tol, Anies mengklaim, akan memasukkan faktor keadilan. "Gimana kok infrastruktur ada unsur keadilan, apa hubungannya? Saya merasakan ketika di Pemprov DKI Jakarta, keadilan harus dilaksanakan semua faktor. Bagaimana membangun taman yang berkeadilan, kebijakan, kesehatan, berkeadilan, dan infrasturktur jalan," ujar dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Meroket: Cambuk Bekerja Lebih Keras
3. Dividen tol untuk rakyat, bukan hanya investor
Presiden Jokowi bertemu dengan pengusaha dan investor Uni Emirat Arab, di Dubai. (dok. Biro Pers Kepresidenan)Anies melihat, saat ini masih ada kebijakan yang belum memasukan unsur keadilan dan pemerataan di beberapa sektor. Ia mencontohkan pembangunan jalan tol yang hanya dinikmati kalangan investor.
"Berikutnya, muncul pertanyaan boleh gak sih rakyat-rakyat di desa, kecamatan, kabupaten atau kota yang dilalui jalan tol ikut penyertaan modal? Kalau tanah tidak diakuisisi, tetapi dimasukkan sebagai penyertaan modal, sehingga desa itu memiliki pembagian saham di jalan tol yang panjang ini," ujar dia, mencontohkan.
"Ketika tol ini ada keuntungan, maka tidak hanya mengalir ke Jakarta untuk investor atau ke internasional bagi investor luar negeri yang investasi. Namun, rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu mendapatkan manfaat dividen tahunan. Dividen tahunan bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta, tetapi dirasakan juga oleh rakyat yang ada di sepanjang jalan tol itu," lanjutnya.
4. Pemerintah harus membuat regulasi yang dapat dirasakan rakyat
Konferensi pers penutupan Urban 20 Mayors Summit 2022 di DKI Jakarta (IDN Times/Ilman)Anies menilai, kebijakan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat di kawasan tersebut, ketika nilai-nilai pemerataan dan keadilan dimasukan dalam kebijakan tersebut. Kemudian, pemerintah membuat regulasi yang sesuai, berikut ketentuan teknisnya.
"Misalnya pembebasan lahan dihitung sebagai penyertaan modal rakyat, kemudian hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah itu. Mereka tidak hanya jadi penonton atas jalanan tol yang mereka belum tentu merasakan, tapi mereka dapat merasakan dengan mendapatkan sekian persen dari manfaat jalan tol ini," ujar Anies.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
