Jakarta, IDN Times - Rencana pemerintah membuka keran investasi industri minuman keras menuai protes. Organisasi masyarakat hingga netizen ramai-ramai menolak rencana tersebut.
Selain soal Perpres miras, pembaca IDN Times, Senin (1/3/2021) juga menyoroti soal wafatnya mantan hakim agung Artidjo Alkostar, pencairan dana bansos, dan kasus suap yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Dunia hukum berduka. Mantan hakim agung Ardjito Alkostar meninggal dunia. Artidjo Alkostar dikenal sebagai hakim agung yang yang sangat berintegritas, jujur, dan tak ragu dalam penegakan hukum. Nama Artidjo sempat menjadi sorotan semasa mash bertugas karena disegani dan ditakuti para koruptor.
Bahkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo hadir melayat mendiang Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada Senin (1/3/2021) pagi. Artidjo meninggal dunia pada usia 72 tahun pada Minggu, 28 Februari 2021. Baca selengkapnya di sini.
Berbagai pakar kesehatan dunia telah memperingatkan kemungkinan pandemik COVID-19 dapat tetap ada selama bertahun-tahun ke depan dan menjadi endemik.
Salah satu pernyataan datang dari pakar penyakit menular terkemuka Amerika Serikat (AS) Dr Anthony Fauci. Dalam pernyataan beberapa bulan lalu, Fauci mengatakan bahwa virus corona sepertinya tidak akan hilang dalam waktu dekat meski jumlah kasus infeksi baru terus menurun dan semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin COVID-19, termasuk di AS. Cek selengkapnya di link ini.
Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) Rp300 ribu sejak awal Januari. BST disalurkan selama empat kali dari Januari sampai April 2021 untuk warga terdampak pandemik COVID-19.
“Bantuan per bulan Rp300 ribu per penerima manfaat dan diberikan pemerintah pada Januari, Februari, Maret, dan April,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini. Bagaimana cara mengeceknya? Baca di sini.
Sejumlah organisasi masyarakat dan masyarakat ramai-ramai menolak Peraturan Presiden soal minuman keras. Di antara yang menolak adalah PP Muhammadiyah.
Ketua Muhammadiyah Dadang Kahmad meminta agar Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan investasi minuman keras (miras) segera dicabut. “Harapannya dicabut atau direvisi lah, jangan ada Perpres miras. (Indonesia) ini kan mayoritas orang Islam,” kata Dadang.
PBNU juga menganggap miras bertentangan dengan isi Alquran. Baca selengkapnya di tautan ini dan link berikut ini.
Dewan Juri Bung Hatta Anticorruption Award (BHACA) meminta penghargaan untuk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dicabut setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.
"(Penghargaan untuk Nurdin Abdullah) sangat perlu untuk ditarik. Tetapi, penarikan itu bukan oleh kami karena saya adalah dewan juri. Penarikan itu oleh Pengurus BHACA. Saya yakin mereka akan ambil langkah sesegera mungkin," ujar Anggota Dewan Juri BHACA 2017, Zainal Mochtar. Selengkapnya ada di sini.