Reaksi Yusril Disebut Bodohi Publik: Demokrat Lagi Pusing, Biarin Aja!

Ketua Umum PBB ini mengaku dirinya tetap fokus bekerja sebagai advokat untuk mengajukan judicial review (JR) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat, yang telah didaftarkan di Mahkamah Agung (MA).

"Kalau Partai Demokrat mau sibuk dengan gunjingan-gunjingan politik tiap hari, itu urusan mereka. Saya fokus kepada persoalan hukum, yang tinggal menunggu saja kapan Mahkamah Agung akan memutus perkara itu," ucapnya.

Yusril juga mengklaim dirinya tidak mewakili Moeldoko dalam mengajukan JR AD/ART Demokrat ke MA. Dia hanya menjadi pengacara empat eks politikus Demokrat yang dipecat, yakni eks Ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins, dan eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

"Kalau Partai Demokrat pusing dengan Moeldoko terkait JR ini, biarkan saja. Yang mau pusing kan mereka. Saya sendiri gak ambil pusing," kata pengacara kondang itu.

Sebelumnya, Partai Demokrat kembali melakukan 'serangan' terhadap kubu Moeldoko. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan koalisi antara Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra sudah keterlaluan.

Menurut Herzaky, Moeldoko sangat ambisius untuk mencapai kekuasaan. Dia menganggap, mantan Panglima TNI dan Yusril telah melakukan pembodohan publik.

"Hanya karena jenderal, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Hanya karena profesor hukum, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi," ujar dia di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021).

Selain itu, Herzaky menyoroti konferensi pers yang dilakukan kubu Moeldoko di rumah Dinas TNI AD di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Oktober 2021. Menurutnya, rumah dinas tersebut masih dikuasai Moeldoko.

"Kalau publik tahu bahwa itu adalah rumah dinas Angkatan Darat, pasti bukan hanya publik, para prajurit pun tidak akan rela. Karena tempat yang suci dan netral itu, dikotori oleh sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat, yakni membegal partai politik yang sah dan diakui oleh pemerintah," ucapnya.

Menurut Herzaky, darah prajurit tidak akan pernah melakukan tindakan pemberontakan. Apalagi mengambil alih partai orang lain dengan cara ilegal.

"Untuk itu, pada kesempatan ini, atas nama para Pengurus DPP Partai Demokrat, tolong diingat, hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat, yang sah dan diakui Pemerintah, tidak ada dualisme," katanya.

Kisruh antara Partai Demokrat dengan KSP Moeldoko dan kawan-kawan eks politikus Demokrat terus memanas sejak terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021. Kubu Moeldoko Cs akan 'menyingkirkan' kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya menyatakan kepemimpinan yang sah menurut undang-undang adalah AHY. Moeldoko Cs tak terima dengan keputusan Kemenkumham dan mengajukan judicial review (JR) AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Kini, konflik antara Partai Demokrat dengan kubu Moeldoko memasuki babak baru, setelah empat eks politikus Demokrat menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara mereka.