Refleksi Akhir Tahun, Said Aqil Singgung PR Pemerintah hingga Wahabi

01 Jan 2023, 18:13 WIB

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj dalam refleksi akhir tahun 2022. (Dok/LPOI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj, memberikan refleksi akhir tahun 2022. Dalam pidatonya, Said Aqil memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia.

Kendati, Said Aqil menyebut, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan dan perlu penanganan serius di Indonesia.

“Pemerintah tidak boleh hanya sekadar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver, dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemik. Demikian halnya harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang,” kata Said Aqil dalam keterangan tertulis, Minggu (1/1/2022).

1. Singgung kedaulatan data digital

KH Said Aqil Siradj (Dok. PBNU)

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menyinggung kolonialisasi digital yang harus segera diakhiri. Menurutnya pemerintah perlu membangun kemandirian dan kedaulatan device, network, dan aplikasi.

“Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor, serta bebas ditambang oleh pihak-pihak berkepentingan agar kedaulatan nasional tidak terkoyak,” kata Said Aqil.

2. Said Aqil sebut keadilan sosial harus ditegakkan, bukan kepentingan oligarki

Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siradj saat ditemui di Mapolda Jatim. IDN Times/Fitria Madia

Said Aqil juga menyinggung soal keadilan sosial untuk rakyat Indonesia yang harus ditegakkan, tanpa dikalahkan oligarki. Dia menyebut redistribusi aset, lahan dan hutan tak boleh dimonopoli dan hanya sekadar manipulasi.

“Kesempatan berusaha harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak, bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu di negeri ini,” ucapnya.

Selain itu, Said Aqil menyinggung soal tindak kekerasan yang banyak terjadi di Indonesia. Menurut dia berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan.

“Tragedi Kanjuruhan harus diusut tuntas. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis, dan ancaman terorisme harus selalu diwaspadai. Pemerintah tak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan dan gangguan yang mungkin terjadi,” ujar Said Aqil.

3. Singgung tahun politik 2024

Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj saat di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. IDN Times/Zainul Arifin

Selain itu, Said Aqil juga menyoroti tahun politik 2024 yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya pada tahun politik marak terjadi turbulensi antar masyarakat.

“Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan ideologi wahabi, salafi, khilafah, dan takfiri,” katanya.

Pemerintah juga diminta segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti-Pancasila, dan anti-pemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional.

“Tak boleh lagi ada penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, dan membangun eksistensi, apalagi hanya demi sebuah posisi,” pungkasnya.