Rekam Jejak Pramono Anung, Calon Gubernur Jakarta asal PDIP

Salah satu rekam jejak Pramono Anung paling menonjol dalam kariernya saat periode Pramono menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014. Pada masa ini, Pramono memainkan peran penting dalam beberapa keputusan strategis dan kebijakan yang memengaruhi jalannya pemerintahan dan dinamika politik nasional.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, Pramono Anung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berjalan dengan baik. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat peran DPR dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hukum dan keamanan.

Selama masa jabatannya, Pramono mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Ia juga terlibat aktif dalam berbagai komisi yang membahas isu-isu penting, termasuk revisi undang-undang yang berkaitan dengan keamanan nasional dan reformasi hukum. Perannya sebagai pengawas anggaran juga krusial dalam memastikan bahwa alokasi dana pemerintah digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Pada periode ini, Pramono terlibat dalam pembahasan sejumlah undang-undang penting yang berdampak luas pada kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Salah satu undang-undang yang cukup kontroversial adalah UU Pemilu yang kembali mengalami revisi. Pramono dan pimpinan DPR lainnya bekerja keras untuk menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan politik serta kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan demokratis.

Selain itu, Pramono juga turut serta dalam pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), yang bertujuan untuk memperkuat posisi lembaga legislatif dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun mendapat banyak kritik, terutama terkait pembatasan hak-hak anggota DPR dalam berbicara dan menyampaikan pendapat, UU ini tetap disahkan dan menjadi salah satu warisan penting dari masa jabatan Pramono di DPR.

Sebagai salah satu pimpinan DPR, Pramono Anung juga dikenal vokal dalam menyampaikan pandangannya terkait berbagai isu nasional. Ia kerap kali menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, seperti dalam kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2013. Pramono menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kesejahteraan rakyat, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Di sisi lain, Pramono juga dikenal sebagai politikus yang mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang dihormati oleh berbagai kalangan, meskipun tetap tidak luput dari kritik atas beberapa kebijakan dan keputusannya.

Selain kontroversi politik, Pramono Anung juga pernah menjadi sorotan publik karena cuitannya di Twitter pada tahun 2010 yang dianggap seksis. Cuitan tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak perempuan dan politisi lainnya. Meskipun Pramono kemudian meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas pernyataannya, insiden ini tetap meninggalkan noda dalam rekam jejak Pramono Anung dalam karier politiknya.

Pramono mengakui cuitan itu dibuat olehnya. Menurutnya, cuitan tersebut merupakan jokes yang terjadi pada masa 2010-2011.

"Yang Twitter saya akhirnya diangkat-angkat lagi. Saya mengatakan bahwa potret 2010 dan potret sekarang itu berbeda. Waktu itu bagian dari jokes-jokes yang biasa pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin beda," ujar Pramono dalam wawancara khusus program Gen Z Memilih by IDN Times, di Studio IDN Times, Kamis (29/8/2024).

Sebagai Sekretaris, Pramono memainkan peran kunci dalam koordinasi kebijakan pemerintah dan menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.

Selama menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dikenal sebagai sosok yang mampu menjaga stabilitas politik dan memperlancar komunikasi antara Presiden dengan parlemen. Ia berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan efektif dan tanpa hambatan berarti.

Pramono juga terlibat dalam berbagai keputusan penting, termasuk dalam proses reformasi birokrasi dan upaya peningkatan transparansi di lingkungan pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga-lembaga negara, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.