Rektor UI dan Mahasiswa Jakarta Dukung Program Kampus Merdeka Nadiem

Menurut Ari, program Kampus Merdeka bisa diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah, salah satunya permasalahan petani di desa. Perguruan Tinggi (PT) dan mahasiswa, ucap Ari, bisa bersinergi membantu petani mengurus masalah pertanian di pedesaan.

"Perguruan Tinggi bisa ikut campur urusan desa. Berkat adanya perkembangan teknologi, memungkinkan perguruan tinggi untuk bisa masuk daerah pedesaan. Meski begitu, perguruan tinggi tidak akan mengubah 100 persen kultur desa. Hanya akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan membantu desa dalam memajukan pertaniannya," papar Ari.

Rektor UI periode 2019-2024 ini mengungkapkan, ada masalah besar yang dihadapi pertanian di desa. Walaupun lahannya luas, akan tetapi keuntungan yang didapat petani tidak bertambah.

"Mereka tidak bisa memperhitungkan dengan matang, maka dari itu diperlukan perguruan tinggi untuk mengedukasi petani di desa agar mampu mengelola pertanian dengan baik," papar Ari yang sebelumnya menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini.

Sebagai perguruan tinggi, kata Ari, UI ikut berperan mengembangkan pertanian desa melalui teknis pertanian, analisa ekonomi spasial, tim asistensi perencanaan ekonomi daerah, media massa atau media sosial tentang keseimbangan tata ruang, serta platform atau market place.

UI bisa memberikan pemberdayaan atau platform menaikkan fungsi produksi paralel ke atas, sehingga berdampak pada produktivitas petani yang meningkat. Petani tak perlu didampingi terus-terusan karena akan tidak efektif.

Meski di UI tidak ada fakultas pertanian, lanjut Ari, namun lulusannya diharapkan dapat membantu petani di desa melakukan pembukuan dan pemasaran hasil pertanian, karena petani di desa tidak dapat melakukan pembukuan.

Karena itu, peran mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi sangat diperlukan. "Perguruan tinggi dan lulusannya diharapkan menjadi agent of change, membawa petani di pedesaan menjadi lebih baik dan maju," ucap Ari.

Tidak hanya pimpinan universitas, banyak mahasiswa juga setuju dengan program Kampus Merdeka. Salah satunya Muhammad Imam Birawa.

Imam yang merupakan mahasiswa semester 5 Jurusan Teknik Grafika Penerbitan, Program Studi Jurnalistik, Politeknik Negeri Jakarta mengatakan, program Kampus Merdeka bagus untuk persiapan menuju bonus demografi Indonesia tahun 2030 mendatang.

"Persiapan SDM unggul yang tidak hanya tentang belajar teori saja, tapi sudah mulai terbiasa dengan pengalaman praktik kerja yang sebenarnya menjadi nilai tambah untuk 2030 nanti," ujar Imam yang tengah menempuh program magang di sebuah perusahaan media nasional saat ini.

Meski demikian, Imam menilai masih ada kekurangan dalam program ini. "Mas Menteri ini mempunyai latar belakang di dunia industri dan dunia usaha, mahasiswa sepertinya terlalu difokuskan untuk menghadapi pada bidang industri dan dunia usaha. Bukankah perguruan tinggi tak hanya berfokus pada penyediaan tenaga kerja saja?" ujarnya kepada IDN Times, Jumat.

Sependapat dengan Imam, Daffa Maududy Fitranaarda juga mengatakan setuju dengan program Kampus Merdeka. Terutama rencana untuk memberikan waktu yang panjang untuk magang atau praktik industri untuk menyiapkan mahasiswa terjun ke dunia kerja.

"Menurut saya, Kampus Merdeka merupakan jenis dan cara baru dalam proses pendidikan perguruan tinggi yang layak untuk dicoba, bahkan diterapkan kedepannya," ujar Daffa yang satu kampus dengan Muhammad Imam Birawa.

Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta ini mengatakan, tidak semua mata kuliah yang ada dalam sebuah prodi menjadi keinginan seorang mahasiswa. Tapi dengan adanya Kampus Merdeka, seorang mahasiswa dapat memaksimalkan kemampuannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Nadiem resmi meluncurkan 4 kebijakan Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020. "Kebijakan ini ialah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Kebijakan ini yang paling memungkinkan untuk segera dilaksanakan karena kebijakan ini tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang," ujar Nadiem di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk melanjutkan pembukaan atau pendirian program studi baru.

Kebijakan kedua adalah pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang sedang ditempuh, serta perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Kebijakan Ketiga yakni program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Selanjutnya kebijakan keempat yaitu pemberian kebebasan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PT BLU) dan Satuan Kerja (Satker), untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum atau biasa disebut dengan PTN BH.