Tak Cuma Kuota 30 Persen, KPPI Usul Perempuan Dapat Nomor Urut 1 di Dapil

KPPI menilai kuota 30 persen keterwakilan perempuan merupakan batas minimal dalam pemilu, bukan batas maksimal.
KPPI mengusulkan perempuan mendapat nomor urut satu di minimal 30 persen daerah pemilihan.
KPPI meminta perempuan diprioritaskan dalam PAW serta mendapat kesempatan dalam penyelenggara pemilu.
Jakarta, IDN Times - Kaukus Politik Perempuan Indonesia mengusulkan sejumlah poin strategis perihal kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rapat panja yang digelar Komisi II DPR RI hari ini.
Ketua Presidium Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI), Hindun Anisah mengingatkan para pembuat undang-undang tentang ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan yang diatur undang-undang bukan merupakan batas maksimal, melainkan pintu masuk bagi kelompok perempuan untuk terjun ke pemilu.
"Jadi, 30 persen itu adalah minimal, bukan kemudian batas maksimal. Sehingga afirmasi ini harus berlaku pada setiap dapil, menjangkau penyelenggara pemilu dan badan ad hoc, mengawal mekanisme PAW, serta perlindungan perempuan dari politik uang dan kekerasan," kata Hindun, dalam Rapat Panja RUU Pemilu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
1. Usul frasa sudah menikah/sudah pernah menikah dihapus

Ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani) Dalam kesempatan itu, KPPI mengusulkan agar frasa "sudah kawin/sudah pernah kawin" dihapus dalam RUU Pemilu. Menurut dia, frasa tersebut justru menghambat para perempuan yang telah menikah di bawah ketentuan undang-undang untuk menggunakan hak pilihnya.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu): Pasal 198 ayat (1) menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
"Kami mengusulkan, yang pertama, terkait kriteria pemilih untuk di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan ada frasa "sudah kawin atau sudah pernah kawin." Nah, ini sebaiknya dihapus," kata Hindun.
"Karena kalau kemudian terjadi perempuan yang yang menikah di usia yang di bawah ketentuan dalam undang-undang perkawinan, yaitu yang sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, karena menikah itu kan dia dengan ada dispensasi pernikahan, itu saya kira belum bisa untuk menentukan pilihan. Misalnya, dia menikah di usia 14 tahun atau 15 tahun karena dispensasi. Maka frasa ini sebaiknya dihapus," lanjut politikus PKB itu.
2. KPPI usul perempuan dapat nomor urut pertama di dapil

Ilustrasi pemilu (IDN Times/Agung Sedana) Hindun juga meminta agar minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi pada setiap daerah pemilihan di setiap tingkatan pemilu. Ia pun mendorong agar ketentuan ini dapat diikuti dengan pemberian sanksi supaya ketentuan ini bukan hanya menjadi lips service.
Pada rapat itu, KPPI juga meminta agar kelompok perempuan mendapat nomor urut satu pada minimal 30 persen daerah pemilihan di RUU Pemilu yang tengah disusun di Komisi II DPR. Menurutnya, langkah ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu.
"Ini hal yang baru yang kami usulkan, karena ini sebagai salah satu langkah afirmatif terhadap keterwakilan perempuan. Maka, memang kita mau tidak mau harus mendorong partai politik untuk mencalonkan perempuan di nomor urut satu di 30 persen dapil, di minimal 30 persen dapil. Sehingga ini kita berharap dapat meningkatkan keterwakilan perempuan," kata dia.
Menurut KPPI, keterwakilan perempuan tidak hanya dalam pencalonan, melainkan juga diberi kesempatan dalam penyelenggara pemilu.
"Jadi, tidak hanya di dalam tahap pencalonan, tetapi juga dalam tahap penetapan anggota KPU dan Bawaslu ini sangat kita sangat berharap untuk dapat mencapai minimal 30 persen perempuan," jelasnya.
3. Kelompok perempuan jadi prioritas saat PAW dalam RUU Pemilu

Ilustrasi pemilu/ kampanye. (IDN Times/Agung Sedana) KPPI juga menginginkan agar kelompok perempuan mendapat prioritas dalam urusan pergantian antarwaktu (PAW), baik dalam penyelenggara pemilu atau pun di ranah legislatif. Artinya, ketika sosok yang di PAW berasal dari perempuan, maka penggantinya juga harus diprioritaskan dari perempuan.
"Jadi ini, sekali lagi adalah tujuannya adalah untuk menjaga minimal 30 persen keterwakilan perempuan," kata Hindun.
Pada kesempatan itu, Hindun menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif. Berdasarkan data keterpilihan anggota legislatif, perempuan yang berhasil menduduki kursi DPR RI berjumlah 130 orang dari total 580 kursi. Angka tersebut setara dengan 22,4 persen.
Sementara itu, di tingkat DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan tercatat lebih rendah, yakni 446 anggota perempuan dari total 2.370 kursi atau sekitar 19,08 persen. Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah anggota legislatif perempuan hanya 2.870 orang dari total 17.428 kursi atau mencapai 16,47 persen.
"Angka-angka ini merupakan hasil keterpilihan, bukan persentase calon perempuan, ya. Oleh karena itu, kita mendorong bahwa mandatori 30 persen perempuan ini 30 persen keterwakilan perempuan ini harus benar-benar terpenuhi," kata dia.

























