Jakarta, IDN Times – Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) mengajak perguruan tinggi lain untuk berani mengungkap praktik dugaan demo berbayar yang melibatkan mahasiswa. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Rektor IV UBK, Franky Roring, menyusul pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, terkait penerimaan uang dalam aksi demonstrasi yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Franky menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen moral yang selama ini dijaga oleh kampus. Menurut dia, UBK tidak ingin menutup-nutupi persoalan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan mahasiswa.
"Hal yang paling penting adalah bahwa pengungkapan kasus ini menunjukkan Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral," ujar Franky dalam jumpa pers di Gedung Universitas Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).
Ia mengatakan, masih banyak sivitas akademika di UBK yang berpegang pada prinsip-prinsip moral, perjuangan mahasiswa, dan kepentingan rakyat. Karena itu, pengungkapan kasus tersebut justru menjadi bukti bahwa kampus memiliki keberanian untuk bersikap terbuka.
"Bahkan kami mengajak kampus-kampus lain untuk berani mengungkapkan hal-hal semacam ini," kata Franky.
Menurut dia, keberanian mengakui kesalahan dan mengungkap fakta menjadi bagian penting dalam menjaga marwah gerakan mahasiswa agar tidak kehilangan idealisme.
"Artinya, di UBK dituntut adanya keberanian untuk mengakui hal-hal yang dianggap keliru atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Ini merupakan bentuk kesadaran moral mahasiswa," ucapnya.
Franky juga menilai, keberanian serupa dibutuhkan oleh banyak pihak agar gerakan mahasiswa tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.
"Saya juga berpikir mungkin di luar sana banyak pihak yang membutuhkan keberanian serupa untuk mengatakan hal yang sebenarnya, agar gerakan mahasiswa tidak bisa dijinakkan hanya dengan uang atau hal-hal lainnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Franky menegaskan bahwa UBK tidak memiliki BEM tingkat universitas. Menurut dia, organisasi kemahasiswaan yang ada merupakan BEM di masing-masing fakultas.
"Universitas Bung Karno tidak memiliki BEM Universitas. Yang ada adalah BEM di masing-masing fakultas," kata Franky.
Ia menambahkan, kehadiran mahasiswa dalam aksi demonstrasi merupakan aspirasi sejumlah BEM fakultas dan tidak mewakili institusi kampus.
"Seperti yang sudah disampaikan tadi, kehadiran mereka merupakan aspirasi murni mahasiswa dan bukan mewakili universitas," tuturnya.
Meski demikian, Franky mengaku masih mengapresiasi satu hal dari gerakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut.
"Ada satu hal yang masih kami apresiasi dari gerakan mahasiswa tersebut, yaitu walaupun mereka menerima uang, mereka tidak mengubah tujuan aksinya. Mereka diarahkan agar pergi ke DPR, tetapi mereka tetap pergi ke Istana," kata dia.
Franky menegaskan, informasi mengenai jumlah uang maupun pihak yang menerima bukan berasal dari pihak kampus, melainkan berdasarkan pengakuan mahasiswa yang bersangkutan.
Sebagai tindak lanjut, UBK akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang terlibat, tanpa mengurangi penghormatan terhadap pengakuan yang telah diberikan," imbuh Franky.