Reshuffle Jilid II, Pengamat: Ada Peluang PAN Gabung Koalisi Jokowi

15 Apr 2021, 11:59 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan pemaparan saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, Kamis (27/2/2020) (ANTARA FOTO/Restu P)

Jakarta, IDN Times - Isu reshuffle atau perombakan menteri kabinet jilid II semakin santer. Publik juga mulai bertanya-tanya siapakah menteri yang kali ini akan digeser Presiden Joko "Jokowi" Widodo, dan siapa menteri yang akan bertahan.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, isu pelantikan menteri kali ini yang pasti ada dua, yaitu Mendikbudristek dan Menteri Investasi.

"Yang pasti dari isu reshuffle kali ini cuma dua. Satu, Menteri Ristek karena kementeriannya dihapus. Kedua, melantik Menteri Investasi. Di luar itu gelap gulita. Karena sudah sering isu reshuffle tapi baru sekali terjadi," kata Adi kepada IDN Times, Rabu, 14 April 2021.

1. Peluang PAN bergabung ke pemerintahan terbuka di reshuffle jilid II, karena representasi Muhammadiyah

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno [tengah]. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Di luar dua kementerian itu, semua keputusan berada di tangan Jokowi. Menurut Adi, dalam reshuffle jilid II ini juga menjadi kesempatan bagi partai politik di luar pemerintah atau oposisi masuk ke dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

"PAN cukup terbuka gabung koalisi jika ada reshuffle jilid II. Sejak awal aura politik PAN memang ke Jokowi, hanya faksi Amien Rais saja yang berbeda," kata dia.

Adi menerangkan, pada periode kedua ini terdapat satu kekurangan Jokowi, yaitu merangkul kalangan Muhammadiyah. Namun, ia menyebut, PAN bisa mempresentasikan kalangan Muhammadiyah jika nantinya bergabung ke kabinet.

"PAN relatif representasi Muhammadiyah, apalagi Kemendikbud-ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi," tutur dia.

2. Reshuffle kabinet akan jadi ajang evaluasi kinerja menteri

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Kendati, Adi mengatakan, reshuffle kabinet akan menjadi ajang evaluasi bagi kinerja menteri. Ia menyebut banyak menteri yang memang kinerjanya tidak maksimal. Namun, semua keputusan berada di tangan presiden, bukan rakyat.

"Kalau menggunakan parameter publik, sudah banyak rilis survei terkait menteri yang layak diganti. Tapi, reshuffle punya logika sendiri, terutama preferensi subjektif presiden yang tak bisa diganggu gugat. Jadi, reshuffle itu sangat subjektif presiden, bukan ukuran publik," ujar dia.

3. Ngabalin sebut Jokowi akan reshuffle dalam pekan-pekan ini

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle jilid II kembali santer terdengar, setelah adanya rencana pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menyoal isu reshuffle kabinet, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, reshuffle kabinet bisa saja dilakukan Presiden Jokowi dalam pekan ini.

"Bagaimana keputusan-keputusan yang diambil presiden tidak membutuhkan waktu lama, makanya dalam pekan-pekan ini kita tunggu, tidak mustahil dalam pekan ini (reshuffle)," ujar Ngabalin saat dihubungi IDN Times, Selasa, 13 April 2021.

Terkait berapa menteri yang akan di-reshuffle oleh Jokowi, Ngabalin tidak berkomentar banyak. Ia hanya meminta publik bersabar menunggu keputusan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Artinya begini, kalau nanti presiden menganggap satu, dua menteri harus digeser, harus diganti, tidak ada yang bisa halangi presiden, karena hal itu hak prerogatif presiden. Beliau lakukan apa saja dijamin UUD kan? Jadi kata kuncinya kita tunggu sajalah," kata dia.

Menurut Ngabalin, keputusan Jokowi akan melakukan reshuffle karena Menristek Bambang Brodjonegoro telah memberikan isyarat untuk pamit. Sehingga, akan ada kekosongan jabatan.

"Pak Jokowi kan dalam kepemimpinannya hampir tidak ada yang tidak cepat, semua keputusan cepat, kemudian sudah begitu tidak tertunda-tunda," tutur dia.