Reshuffle Kabinet Diwacanakan, Kapan Akan Diwujudkan?

"Untuk Indonesia yang lebih baik."

Lewat dari enam bulan pemerintahan Jokowi-JK bersama dengan kabinet kerja, muncul wacana reshuffle kabinet. Hasil survey yang diadakan Poltracking yang dirilis pertengahan bulan April 2015 lalu, menunjukkan bahwa 41,8 persen respondennya menyetujui perombakan kabinet, sementara hanya 28 persen yang kurang setuju dan 30,2 persen responden sisanya mengaku tidak tahu. Dari hasil survey tersebut, tercatat juga bahwa 66 persen responden paling kecewa dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, 55 persen tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum serta pemberantasan korupsi. Hasil tersebut diperoleh setelah survey terhadap 1.200 orang responden di 34 provinsi 23-30 Maret 2015 lalu.

Wacana dari berbagai pihak tentang reshuffle kabinet pun bermunculan, termasuk dari Koalisi Merah Putih. Positifnya kemungkinan reshuffle juga diisyaratkan oleh JK Senin (4/5) lalu, dan diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan untuk peningkatan kinerja kabinet. Sayangnya, JK masih enggan memberikan petunjuk tentang siapa saja menteri yang akan diganti. Saat ini, Presiden Jokowi maupun Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto masih enggan berkomentar soal isu tersebut.

Hari Selasa (5/5), Deputi III Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa saat ini memang kinerja para menteri dinilai masih lambat, sehingga Presiden Joko Widodo sendiri harus turun langsung ke lapangan. Purbaya mengatakan, semestinya pencairan APBN yang terlambat sehingga penggunaannya pun tidak optimal, tidak dijadikan alasan atas terhambatnya program-program pemerintahan.

Yudhi mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan memang tidak berwenang menilai kinerja menteri, karena wewenang tersebut sepenuhnya milik presiden. Kantor Staf Kepresidenan hanya berwenang menilai pelaksanaan program pemerintah. Tetapi, laporan perkembangan program bukanlah dasar mutlak penilaian kinerja menteri oleh Presiden. Yudhi juga mengakui bahwa saat ini masyarakat dan Presiden, atau siapapun bisa menilai menteri mana yang semangat dan menteri mana yang tidak semangat dari personal, dan dari berbagai interaksi.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Yhannu Setyawan mengatakan bahwa apabila Jokowi masih ingin mendapatkan kepercayaan publik, maka Jokowi harus secara terbuka menyampaikan tolok ukur evaluasi kinerja para menterinya. Yhannu juga menyebut, bahwa dalam nawacitanya, Jokowi mengatakan akan mengedepankan keterbukaan informasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga, tak ada alasan untuk tidak membuka kriteria evaluasi kinerja para menteri tersebut.

Beberapa menteri yang telah ditemui media terkait isu reshuffle tersebut antara lain Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna Laoly, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjiatno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Semua nama-nama di atas pun masih kompak tidak bersedia berkomentar lebih lanjut dan mengaku tidak khawatir dengan posisinya.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Hendri Menilai, sejak awal pelantikan Kabinet Kerja, Jokowi sebenarnya sudah tahu bahwa menterinya bukan orang-orang terbaik, dan karenanya Jokowi mengatakan "ini menteri terpilih" pada saat pengumuman di Istana. Hendri juga menilai, saat ini menteri Kabinet Kerja cenderung hanya bekerja untuk menyenangkan Jokowi. Namun, kondisi penempatan orang-orang yang salah di kabinet ini harus segera diatasi agar kinerja menteri yang jelek tidak mengganggu kinerja menteri yang bagus.

Menurutmu, siapa nih menteri-menteri yang bakal di-reshuffle? Share pemikiranmu di kolom komentar ya!