Respons Jokowi soal Usulan Cak Imin Hapus Pemilu Gubernur

02 Feb 2023, 10:46 WIB

Presiden Jokowi saat berkunjung ke Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/1/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo buka suara terkait usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang menyarankan agar posisi Gubernur beserta sistem pemilihan langsungnya dihapuskan. Jokowi mengatakan usulan yang disampaikan Muhaimin itu sah-sah saja.

Jokowi menyatakan pendapat itu merupakan ekspresi dari demokrasi. Baginya, semua prang bebas berpendapat dan tak bisa dihalangi.

"Ini negara demokrasi, boleh-boleh saja kalau usulan," kata dia di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/1/2023).

1. Perlu dijlebih lanjut

Presiden Joko “Jokowi” Widodo (dok. YouTube Info BMKG).

Namun, Jokowi menyatakan usulan dari Cak Imin harus dikaji lebih lanjut. Sebab, pastinya akan ada respons dari sejumlah kalangan terkait hal tersebut.

"Perlu kajian, perhitungan, apakah bisa menjadi lebih efisien atau rentan kontrol terlalu jauh dari pusat, langsung ke Bupati, Walikota, harus dihitung," ujar Jokowi.

2. Cak Imin usul pemilihan langsung gubernur dihapus

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam Ijgima Ulama Nusantara (Dok.IDN Times/istimewa)

Cak Imin memang sempat mengusulkan Pilgub dihapuskan. Menurutnya, pemilihan langsung sebaiknya dilakukan hanya untuk calon presiden (capres).

"Kalau PKB sih, mengusulkan pemilihan langsung hanya Presiden, Bupati, Walikota, sementara pemilihan Gubernur tidak lagi (langsung) karena melelahkan," ujar Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarta, Senin (30/1/2023).

3. Cak Imin juga usul jabatan gubernur ditiadakan

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat mengunjungi pemudik di Pool Damri Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2022). (IDNTimes/Melani Putri)

Selain itu, Cak Imin juga mengusulkan jabatan gubernur ditiadakan. Menurutnya, ada banyak yang harus dievaluasi.

"Kalau perlu, nanti gubernur pun gak ada suatu hari, karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," ujarnya.