MA Rilis Putusan Lengkap, Minta Kemendikdasmen Cabut Suket Pendidikan Gibran
MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dan menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran terbitan 2019, yang digunakan saat maju sebagai calon wakil presiden 2024.
MA menyatakan dokumen seperti certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai tidak membuktikan Gibran menamatkan pendidikan atau memiliki ijazah luar negeri untuk disetarakan.
MA menilai penyetaraan tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma melanggar asas kecermatan. Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali.
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 11 November 2026 akhirnya merilis putusan lengkap nomor 742/K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di dalam putusan kasasi setebal 8 halaman itu, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat mencabut suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Suket itu kemudian digunakan oleh Gibran untuk maju sebagai wakil presiden di pemilu 2024. Penggugat diketahui merupakan advokat bernama Subhan Palal.
"Mewajibkan tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan MA yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Selain itu, MA juga menyatakan suket yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia batal.
Table of Content
1. MA juga tak menemukan dokumen yang menyatakan Gibran lulus SMA
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Sementara, di dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," tulis putusan MA tersebut.
Karena adanya putusan itu, MA kemudian melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, dalam hal ini Suket Gibran. MA kemudian menyebut, secara faktual obyek sengketa yakni Suket Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades dan dokumen lain yang disebut tidak dapat membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," kata MA.
2. Jenjang pendidikan harus didukung ijazah sebagai bukti lulus
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pembicara utama dalam Wisuda Institut Pariwisata Trisakti (IPT) Tahun Akademik 2025/2026 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026)(Dok. Setwapres) MA juga menyebut dalam putusan itu, penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.
"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," kata hakim agung di MA.
Sementara, Gibran merespons polemik yang sudah bergulir sejak Selasa lalu dengan menyebut akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen agar dapat melakukan Peninjauan Kembali (PK).
3. Denny Indrayana menilai sikap Gibran telah membangkang terhadap konstitusi
Advokat senior Denny Indrayana (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantornya di daerah Sudirman, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi) Di sisi lain, advokat senior Denny Indrayana menilai perilaku Gibran dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bentuk pembangkangan konstitusi. Sikap tersebut juga buruk dari kacamata etika bernegara. Seharusnya, Gibran mematuhi putusan MA dan MK lalu mengumumkan pengunduran dirinya.
"Seharusnya begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah final dan binding, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh saudara Gibran adalah hormat, tunduk lalu mematuhi. Kemudian, ia menyatakan diri berhenti," ujar Denny ketika dihubungi pada Selasa malam kemarin.
Ia juga menilai tindak lanjut yang ditempuh Gibran dengan melawan putusan MA dan MK merupakan langkah yang keliru. Denny juga menyebut di dalam pertimbangannya, hakim menyebut ada pelanggaran yang terstruktur dan sistematis. Sehingga, hakim memilih untuk menyelamatkan demokrasi.
"Maka, surat keterangan sejatinya sudah tidak lagi bisa dijadikan pijakan. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi di dalam pertimbangan MA adalah putusan MK. Jadi, mengatakan akan melakukan pembuktian di PTUN, itu merupakan langkah yang melawan, membangkang, dan keliru, karena suket sudah batal," tutur dia.
