Respons Pigai, Kapolri Buka Peluang ASN Isi Jabatan Utama Polri

Listyo lantas menyinggung sejumlah jabatan sipil yang saat ini dapat diisi oleh polisi aktif. Oleh karena itu, harus ada hubungan timbal balik antara polisi dan ASN.

Ada 17 kementerian/lembaga yang kini dapat diisi oleh polisi aktif, di antaranya Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), dan Kementerian Kehutanan (Kemhut).

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (ATR/BPN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada saat diberikan ruang di luar struktur, kami juga memberikan ruang kepada ASN di luar untuk bisa masuk ke Polri,” kata dia.

Pigai memang sempat mengusulkan agar kalangan sipil bisa menduduki jabatan utama di lingkungan Polri. Pigai berpandangan, revisi kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan lantaran saat ini polisi juga mengisi jabatan tertentu di luar institusinya.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," kata Pigai dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Pigai menilai, keterlibatan profesional sipil dalam jabatan utama Polri merupakan praktik yang berkembang di berbagai negara di era demokratis modern. Di sisi lain, usulannya dinilai sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional, modern dan demokratis.

Pigai juga mendorong pembahasan revisi UU (RUU) Polri di parlemen dilakukan secara partisipatif melibatkan pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan memastikan tata kelola kepolisian semakin profesional, akuntabel, menghormati HAM, serta selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi," kata dia.