RI Terdampak Perang AS-Iran, Anggota DPR: Rakyat Tak Boleh Tanggung Beban

08 Apr 2026, 16:10 WIB

Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR, Azis Subekti (dok. Istimewa)

Intinya Sih

Gini Kak

Azis Subekti menegaskan negara harus berpihak pada rakyat di tengah tekanan global, sesuai amanat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.
Ia mendukung langkah pemerintah menahan harga BBM sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar subsidi tidak bocor atau disalahgunakan.
Azis juga menyoroti perlunya peran negara menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah kenaikan harga avtur, dengan langkah efisiensi dan subsidi agar harapan umat tetap terjaga.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada Pak Azis dari DPR yang bilang dunia lagi susah karena ada perang dan harga barang naik. Tapi katanya negara harus tetap bantu rakyat. Pemerintah Pak Prabowo menahan harga bensin supaya orang kecil tidak susah. Tapi harus hati-hati biar bensinnya tidak diselundupkan. Biaya haji juga jangan mahal, supaya orang bisa tetap berangkat dengan tenang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI, Azis Subekti, mengatakan negara harus tetap berpihak kepada rakyat di tengah tekanan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik, lonjakan harga energi, hingga gangguan rantai pasok.

Menurutnya, situasi dunia saat ini menghadirkan pilihan sulit bagi banyak negara, apakah mengedepankan stabilitas semata atau tetap menjaga kesejahteraan rakyat. Ia menilai Indonesia tidak boleh bersikap netral dalam kondisi tersebut.

"Sejak awal, arah itu telah ditulis dalam konstitusi dasar kita UUD NRI 1945 dari pembukaan hingga pasal-pasalnya—bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai janji. Memajukan kesejahteraan umum. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Azis dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

“Kalimat itu menolak netralitas. Ia menolak sikap acuh. Ia menegaskan bahwa negara harus berpihak ketika hidup menjadi berat,” sambungnya.

1. Soroti sikap pemerintah menahan harga BBM agar tidak naik

Antrean di SPBU Pontianak terpantau normal. (IDN Times/Teri).

Azis menekankan, amanat konstitusi, khususnya UUD 1945, secara jelas mengarahkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks saat ini, hal tersebut berarti negara harus memastikan kebijakan tidak berjarak dari kebutuhan rakyat.

Azis menilai langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menahan harga BBM merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.

“Dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Prabowo Subianto mengirim pesan yang terang: rakyat tidak boleh menanggung beban paling awal. Wong cilik harus tetap bisa tersenyum,” katanya.

Menurut Azis, kebijakan tersebut menjaga daya beli masyarakat agar tidak langsung terpukul, sekaligus menahan lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

2. Waspadai kebocoran subsidi dan penyelundupan

Konferensi Pers Bareskrim Polri Penegakan Hukum BBM dan Elpiji Subsidi di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Namun, Azis mengingatkan, kebijakan subsidi energi juga memiliki risiko, terutama potensi penyimpangan seperti penyelundupan BBM akibat disparitas harga dengan negara lain.

Ia menegaskan negara tidak boleh lengah dalam mengawasi distribusi, agar subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

“Karena setiap liter yang bocor bukan sekadar kerugian, ia adalah keadilan yang gagal hadir,” tegasnya.

Untuk itu, Azis mendorong penguatan sistem distribusi berbasis data, pengawasan perbatasan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal di sektor energi.

3. Biaya haji dan peran negara jaga harapan

Jemaah haji Kalsel Kloter 10 tiba di Debarkasi Banjarmasin di Banjarbaru, Rabu (2/7/2025). (Hendra Lianor/IDN Times)

Selain sektor energi, Azis juga menyoroti dampak kenaikan harga avtur terhadap biaya penerbangan, termasuk ongkos perjalanan ibadah haji. Ia menilai negara harus hadir menjaga keterjangkauan biaya haji, karena ibadah tersebut merupakan harapan besar bagi banyak umat muslim.

“Bagi sebagian orang, haji adalah satu kesempatan dalam hidup. Ketika biaya melambung, yang tertunda bukan sekadar perjalanan, tetapi doa yang lama dirawat,” ujarnya.

Azis mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, seperti menekan biaya layanan, meningkatkan efisiensi, serta membuka ruang subsidi, agar beban tidak sepenuhnya ditanggung jemaah.

Ia juga mengingatkan penguatan peran negara, termasuk melalui BUMN di sektor strategis, bukan untuk akumulasi keuntungan semata, melainkan untuk memastikan distribusi kesejahteraan berjalan adil.

Azis juga menegaskan, di tengah situasi global yang keras, negara tidak boleh abai terhadap rakyatnya.

“Yang paling penting bukan menjadi yang paling kuat, melainkan tetap setia pada janji sederhana, tidak membiarkan rakyat menghadapi hidup sendirian,” ujarnya.