Ribut-ribut Pemakzulan Gibran, Luhut: Kampungan Itu!

05 Mei 2025, 20:48 WIB

Amir Faisol

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Luhut menilai keributan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai tindakan kampungan dan mengajak semua pihak untuk fokus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Luhut membantah Prabowo menegur Panglima TNI terkait polemik penundaan mutasi perwira tinggi, sementara PDIP menyarankan pembentukan tim independen untuk menguji usulan pemakzulan Gibran.
Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan terkait kondisi negara, termasuk penggantian Wakil Presiden Gibran melalui MPR, yang disambut baik oleh Prabowo.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, sejumlah pihak yang meributkan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai orang-orang yang kampungan.

Luhut mengimbau kepada semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam bersikap sebab saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Luhut mengajak semua pihak untuk fokus mendukung penuh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik," kata dia.

1. Luhut bantah Prabowo tegur Panglima

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Luhut membantah Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buntut polemik penunandaan mutasi ketujuh perwira tinggi, termasuk anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo.

"Enggak ada saya tahu itu," ujar Luhut.

Adapun, penundaan mutasi ini dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata Luhut.

2. PDIP usul Prabowo bentuk tim independen kaji pemakzulan Gibran

Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun bicara pemakzulan Gibran. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyarankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk menguji usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres RI.

"Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul2 independen untuk menguji dari sisi [konstitisi]," kata Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, Prabowo harus menanggapi secara serius terkait usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Ia meyakini, para purnawirawan TNI itu telah mempertimbangkan kondisi bangsa ini dan beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani berbagai masalah di Indonesia.

"Kalau usulan purnawirawan itu harus di tanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal," kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP itu meminta Kepala Negara mau mengkaji usulan ini secara serius. Menurutnya, sah-sah saja ada usulan seperti ini, tapi usulan itu harus dikaji dari aspek konstitusionalnya.

Menurut dia, selama ini hanya PDIP yang berani mau menyuarakan aturan yang ditabrak dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi," kata dia.

3. Forum purnawirawan usul pemakzulan Gibran

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Studium Generale bertajuk Creative Job Opportunity with AI yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat (2/5/2025) (dok. Setwapres)

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan delapan tuntutan terkait kondisi negara saat ini. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Salah satu poin dalam usulan tersebut adalah mendorong penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Tak lama setelah surat pernyataan Forum Purnawirawan TNI dirilis, Wiranto langsung melapor ke Presiden. Ia menegaskan bahwa Prabowo menghormati pandangan dan aspirasi yang disampaikan.