KLHK: Effectiveness Evaluation Harus Selesai di COP-4 Minamata
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati yang juga selaku Presiden COP-4 Konvensi Minamata, di Bali, Rabu (23/3/2022). (Dok. KLHK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati yang juga selaku Presiden COP-4 Konvensi Minamata, di Bali (23/3/2022) memberikan keterangan bahwa Effectiveness Evaluation (EE) adalah mandat yang diberikan kepada Parties (negara pihak) sejak COP-3 yang lalu dan harus selesai pada COP yang sekarang.
"Fokus dari COP ini adalah EE dan amandemen pada Annex A dan B. EE masuk dalam pengaturan konvensi yang memang harus selesai karena sudah diperintahkan pada COP yang lalu. Semoga di Indonesia ini kita dapat menyelesaikan EE dan review amandemen terhadap Annex A dan B," ungkap Vivien.
Ia juga menjelaskan, persoalan-persoalan utama yang dibahas di dalam COP-4 kali ini akan diselesaikan di tingkat contact group (kelompok diskusi) dan kemudian akan dilaporkan dan disepakati hasilnya di Plenary.
1. Pembahasan contact group berjalan alot
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati yang juga selaku Presiden COP-4 Konvensi Minamata, di Bali, Rabu (23/3/2022). (Dok. KLHK)Pembahasan contact group untuk EE berjalan sangat alot dan harus dilaporkan dan selesai pada COP-4 kali ini. EE sendiri bertujuan untuk mengukur bagaimana ketaatan negara-negara pihak terhadap konvensi.
"Kita kejar mereka untuk menyepakati dan kita putuskan di COP ini," ujar Vivien.
Contact group selanjutnya adalah terkait review amandemen terhadap Annex A dan B. Vivien menerangkan, bahwa di dalam Annex tersebut terdapat daftar produk-produk yang mengandung merkuri dan produk yang proses pembuatannya memakai merkuri.
"Amalgam untuk tambal gigi misalnya, kita Indonesia sudah melarang, namun ada beberapa negara yang belum melarang ini seperti Thailand. Ini yang terus kita dorong untuk selesai," tegasnya.
Baca Juga: Indonesia Disebut Berhasil Gelar COP 4 Minamata dengan Baik di Bali
2. Contact group Programme of Work and Budget dan Mercury Waste Thresholds
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati yang juga selaku Presiden COP-4 Konvensi Minamata, di Bali, Rabu (23/3/2022). (Dok. KLHK)Selain dua contact group di atas, terdapat juga contact group terkait Programme of Work and Budget, serta tentang Mercury Waste Thresholds.
"Programme of Work and Budget itu seperti anggaran kalau kita di pemerintah. Nah itu semua bisa dihitung kalau semua contact group tersebut sudah disepakati, berapa uang yang dibutuhkan, apa teknologi yang bisa dibantu dan sebagainya, baru bisa kita hitung," jelas Vivien.
3. Konvensi Minamata di Bali munculkan contact group baru
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati yang juga selaku Presiden COP-4 Konvensi Minamata, di Bali, Rabu (23/3/2022). (Dok. KLHK)Kemudian, pada COP-4 Konvensi Minamata di Bali ini juga memunculkan contact group baru, yaitu untuk membahas Mercury Waste Thresholds atau ambang batas limbah merkuri. Menurut Vivien, pembahasan tentang hal tersebut tidak harus selesai di COP kali ini.
Menurutnya, hal Ini terkait dengan batasan-batasan dari tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh merkuri. Vivien pun menegaskan, bahwa Mercury Waste Thresholds harus dibuat karena akan mendorong negara-negara maju membantu dalam hal teknologi.
"Waste Thresholds ini berbicara soal ilmiah, di sini saya membayangkan negara maju dan berkembang akan mengalami perdebatan. Saya sebagai Presiden COP meminta kepada seluruh contact group untuk menyelesaikan dan melaporkan hasil diskusinya ketika di Plenary," pungkas Vivien. (WEB)
Baca Juga: Evaluasi Efektivitas Jadi Pembahasan Alot di COP 4 Minamata
Topik:
Berita Terkini Lainnya
