Ridwan Kamil Janjikan Kenaikan Insentif RT-RW dan Anggaran Rp200 Juta

26 Sep 2024, 16:20 WIB

Paslon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono ketika tiba di Kota Tua untuk deklarasi damai bersama KPU. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), berjanji bakal meningkatkan insentif pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Hal itu dilakukan guna mendukung program pengembangan akar rumput jika terpilih dalam Pilgub 2024.

“Dalam kaitan dengan desentralisasi anggaran RW, penghasilan pengurus RT-RW yang kerja keras luar biasa akan kita naikkan. Merekalah yang menjadi ujung tombak untuk program-program pengembangan grass root, dari mulai penataan area mereka, pelestarian kegiatan seni-budaya setempat, hingga aktivitas ekonomi,” kata dia usai setelah berziarah di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

1. Sistem swakelola, warga yang rumuskan dan kerjakan

Ridwan Kamil dan Suswono saaat berkampanye di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). (IDN Times/ Lia Hutasoit).

Selain menaikkan insentif pengurus RT dan RW, Juru Bicara RIDO, Juwanda, juga menjelaskan jika program lainnya adalah menyediakan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta. Menurutnya, program ini dijalankan untuk pemerataan pembangunan di Jakarta, dengan melibatkan partisipasi warga.

"Ini program pembangunan yang sebisa mungkin swakelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama dan akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," ujar Juwanda dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

2. Klaim ini berguna untuk pembangunan yang lebih cepat dan tak berjenjang

Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil di Kota Tua, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Program serupa, menurut Juwanda, sudah dijalani Ridwan Kamil saat menjabat Wali Kota Bandung dan kini diboyong ke Jakarta. Kala itu, program tersebut bernama PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan).

RK dan Suswono merancang strategi ini karena menilai program pemberian anggaran langsung ke tingkat RW, dapat mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Menurutnya, partisipasi publik bakal meningkat karena warga ikut terlibat menyampaikan isu lokal.

"Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tak lagi berjenjang. Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan wali kota atau gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," kata dia.

3. Sebut digitalisasi buat kesempatan korupsi anggaran jadi kecil

Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil berkampanye di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Guna mengantisipasi manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program keduanya, pasangan ini bakal memaksimalkan digitalisasi anggaran. Dia mengatakan, Jakarta Smart City (JSC) yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bisa dimanfaatkan untuk membuat sistemasi pengajuan hingga laporannya.

"Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," katanya.