Perludem: Karakteristik Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia
Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengatakan karakteristik pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, paling kompleks dan rumit di dunia. Apalagi pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun yang sama.
"Bahkan, the biggest one-day election in the world (pemilihan satu hari terbesar di dunia)," kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA), dilansir ANTARA, Sabtu (1/1/2022).
Pernyataan Titi berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia pada 2024.
Baca Juga: Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Diperkirakan Diambil Usai DPR Reses
1. Rekapitulasi suara paling lama di dunia
Ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Karakteristik lainnya, menurut Titi, Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan rekapitulasi suara paling lama di dunia. Begitu pula terkait dengan database, bangsa ini memiliki data pemilih tersentralisasi terbesar di dunia.
Titi menjelaskan pemilu di Tanah Air menyimpan salinan hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) dalam database tersentralisasi, yang menurut Titi, juga terbesar di dunia.
2. Batasan sumbangan dana kampanye di Indonesia juga paling tinggi di dunia
Terkait determinasi uang dalam pemilu, dia mengatakan, batasan sumbangan dana kampanye (campaign donation limit) di Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia.
Bahkan, lanjut Titi, dianggap cenderung tidak membatasi, yakni Rp2,5 miliar per individu dan Rp25 miliar per badan hukum swasta.
Baca Juga: Komisi II: KPU yang Tentukan Jadwal Pemilu 2024, Tak Bisa Diintervensi
3. Laporan dana kampanye pada pemilu dianggap sekadar basa-basi
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menganggap, laporan dana kampanye sekadar basa-basi, karena politik berbiaya tinggi yang tidak akuntabel.
"Kontestasi dikeluhkan mahal tetapi tidak tergambar dalam laporan dana kampanye," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Berita Terkini Lainnya
