Bagaimana Realisasi Anggaran Pemkot Depok untuk Atasi COVID-19?
Wali Kota Depok, Mohammad Idris (IDN Times/Rohman Wibowo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Gerakan swadaya warga yang tergabung dalam #depoklawancorona mendesak Gugus Tugas COVID-19 Kota Depok dan Wali Kota Mohammad Idris untuk membuka alur serta realisasi kegiatan penanganan dan pencegahan, terutama menjabarkan pula skenario terburuk yang disiapkan.
“Persoalannya, sejauh ini pelaksanaan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kota Depok masih belum dilakukan secara transparan,” kata juru bicara #depoklawancorona, Sahat Farida Berlian dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Kamis (2/3).
Desakan terkait transparansi mengarah pada tak jelasnya langkah penanganan dan pencegahan yang diambil dalam banyak hal, semisal belum adanya peta persebaran COVID-19 yang detail, sementara rapid test sudah berjalan.
“Hasil pelaksanaan rapid test sampai sekarang belum kelihatan, padahal tujuannya jelas buat mencari peta persebaran, sehingga bisa memutus mata rantai penularannya,” katanya.
Sahat menilai transparansi pemerintah dalam pelaksanaan dan pencegahan COVID-19, begitu krusial sifatnya, mengingat Depok sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan DKI Jakarta, yang sejauh ini merupakan episentrum pandemi COVID-19 di Indonesia.
“Bahkan, Kota Depok merupakan klaster pertama dari pasien positif Covid-19 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu,” ucapnya.
1. Realisasi anggaran miliaran rupiah dipertanyakan
Suasana tes masif corona secara drive thru di Bogor, Jawa Barat (Instagram/@Ridwankamil)Sahat juga menilai anggaran yang dialokasikan dari APBD dalam pelaksanaannya belum transparan, mengingat masih ditemukannya warga yang kesulitan beroleh pertolongan.
“Kami mendapatkan fakta dan informasi di lapangan, ada warga Depok yang suspect corona mengalami penolakan di beberapa rumah sakit, sehingga harus dirawat di fasilitas kesehatan yang tidak memiliki kelengkapan penanganan COVID-19,” katanya.
Untuk diketahui, DPRD Kota Depok sudah ketuk palu anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp70 miliar yang bersumber dari APBD. Wali Kota Mohammad Idris menyebut sebagian anggaran dipakai untuk pemenuhan kebutuhan Dinas Kesehatan dan RSUD Depok.
Transparansi dalam anggaran begitu penting, sehubungan dengan rencana pemerintah pusat yang akan memberi hibah terkait penetapan Perppu Nomor 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, yang di dalamnya mengatur pemberian hibah bagi daerah.
“Untuk yang sudah dialokasikan saja, belum terlihat adanya hal konkret, apalagi nanti sewaktu ada dana hibah dari pusat,” ucap Sahat.
Baca Juga: Hasil Rapid Test di Depok, 65 Orang Positif COVID-19
2. Pertanyakan program kampung siaga COVID-19
Kota Depok melakukan tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dengan sistem "drive thru" di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Dia pun mempertanyakan peran Pemkot Depok dalam program kampung siaga COVID-19, yang awalnya diinisiasi secara kolektif oleh gerakan sipil bernama Sekolah Relawan. Soalnya, belakangan Kampung Siaga COVID-19 yang ada di level RW ini digadang-gadang sebagai andalan Pemkot Depok dalam mengantisipasi penularan virus SARS-CoV-2.
Sebagaimana dalam berita sebelumnya, Kampung Siaga diharapkan sanggup mendongkrak kesadaran masyarakat guna mengantisipasi penularan COVID-19, lantaran kegiatannya meliputi tingkat terkecil.
Program ini juga punya tujuan dalam melakukan sosialisasi terkait Covid-19, sterilisasi fasilitas sosial dan umum, mengaktifkan sistem keamanan warga, sistem informasi kesehatan warga, serta lumbung pangan warga.
Selain itu, Mohammad Idris menyebut kampung siaga difungsikan untuk monitoring kasus terkonfirmasi positif, orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19.
Melihat peran yang begitu krusial, Sahat beranggapan mestinya Pemkot Depok turut mengucurkan dana untuk masing-masing Kampung Siaga COVID-19.
"#DepokLawanCorona mengusulkan penguatan lokalitas tingkat RT/RW untuk menjadi garda terdepan. Untuk hal itu, Pemkot Kota Depok perlu menyiapkan anggaran bagi RT/RW untuk memfasilitasi bantuan sosial, serta pengawasan kesehatan warga," kata Sahat.
“RT/RW itu juga harus didorong sebagai entitas terdepan dalam pendistribusian bantuan dan penyaluran dana penanganan COVID-19,” dia menambahkan.
3. Data kasus perkembangan COVID-19 di Depok
Dok.Humas JabarPentingnya langkah transparan dan terukur begitu penting dalam menekan peyebaran COVID-19 di Kota Belimbing. Karena per Kamis, kasus terkonfirmasi positif secara akumulatif kian bertambah menjadi 50 orang, yang dari sebelumnya 46 orang. Dan 5 di antaranya meninggal dunia.
Sementara yang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah menjadi 417 orang, dari sebelumnya 364 orang. Penambahan kasus pun terjadi pada Orang Dalam Pemantauan (ODP) yaitu 1.630 orang, yang semulanya 1.430 orang.
Baca Juga: Kasus Positif COVID-19 di Depok Mayoritas Tertular dari Jakarta
Topik:
Berita Terkini Lainnya
