Romo Magnis Nilai Sekjen PDIP Hasto Dipanggil KPK Bentuk Pembungkaman

19 Jun 2024, 23:40 WIB

Profesor filsafat STF Driyarkara Romo Franz Magnis Suseno saat menjadi saksi dalam sidang PHPU sengketa Pilpres 2024 di MK, Rabu (3/4/2024). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym))

Intinya sih...

Romo Magnis menilai pemanggilan Sekjen PDIP oleh KPK sebagai bentuk pembungkaman terhadap pihak kritis terhadap pemerintah. Romo Magnis menyebut KPK sudah dikebiri dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, namun meminta masyarakat tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Dia juga mengajak akademisi bersuara jika ada kesalahan di pemerintahan dan tidak boleh diam apabila penguasa melanggar aturan perundang-undangan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Guru Besar STF Driyarkara, Prof. Franz Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis, menilai pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bentuk pembungkaman kepada pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Menurut Romo Magnis, bagi yang dekat dengan penguasa tidak akan berhubungan dengan lembaga hukum.

"Ya itu, dalam masyarakat, termasuk saya, ada kesan bahwa dalam pilihan, mereka yang diperiksa oleh KPK ada perbedaan, yaitu mereka yang tidak bersahabat dengan pemerintah akan cepat-cepat diperiksa, sedangkan yang lain-lain sepertinya tidak jadi apa-apa, saya tidak bisa menilai apa ini betul," ujar dia di sela-sela diskusi publik bertajuk "Hukum Sebagai Senjata Politik" yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

1. KPK dianggap sudah dikebiri

Gedung KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Romo Magnis menyebut KPK sudah dikebiri. Karena itu, lembaga antirasuah dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"KPK sudah lama agak dikebiri dan tidak sepenuhnya menjalankan apa yang pernah dijalankan, dan masih saya harapkan daripadanya," ucap dia.

2. Romo Magnis meminta kepada masyarakat tidak takut bersikap kritis

Filsuf Franz Magnis Suseno (Romo Magnis) dihadirkan oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di sidang PUHP pada Selasa (2/4/2024). (YouTube.com/Mahkamah Konstitusi RI)

Kendati, Romo Magnis meminta kepada masyarakat agar tidak takut bersikap kritis terhadap pemerintah. Sebab, hal itu diizinkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

"Saya kira penting sekali, kita jangan menyerahkan kebebasan demokratis yang sampai sekarang masih ada. Kami masih bisa mengatakan sesuatu ada keterbatasan, (meskipun) ada kemungkinan juga ditarik ke pengadilan dan sebagainya," kata pria asal Jerman itu.

3. Romo Magnis ajak akademisi ikut bersuara apabila ada yang salah di pemerintahan

Profesor filsafat STF Driyarkara Romo Franz Magnis Suseno saat menjadi saksi dalam sidang PHPU sengketa Pilpres 2024 di MK, Selasa (2/4/2024). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym))

Selain itu, Romo Magnis mengajak seluruh akademisi ikut bersuara apabila ada yang salah di pemerintahan. Akademisi tak boleh diam apabila penguasa melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Kami kaum akademisi harus bicara kalau merasa perlu bicara, kami kan tidak bicara atas kepentingan kami sendiri, kami bicara atas kepentingan bangsa Indonesia, terutama juga kepentingan orang-orang kecil yang harusnya mendapat suara oleh partai-partai, tetapi kita tidak melihat partai-partai membela orang kecil," imbuhnya.