Rugikan Jemaah Rp1,4 M, Kemenhaj Cabut Izin KBIHU Al-Fatah Purwakarta

10 Oct 2026, 22:53 WIB3 min read

UMI JARI WIDAYAH

News

Channel

Add Us on Google

Rugikan Jemaah Rp1,4 M, Kemenhaj Cabut Izin KBIHU Al-Fatah Purwakarta

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan seleksi CAT PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Gelombang 2 di Jakarta, Kamis (10/9/2026). (Dok. Kemenhaj)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kemenhaj mencabut izin KBIHU Al-Fatah Purwakarta melalui KMHU KEP-37/BN/2026 per 9 Oktober 2026 karena pemalsuan data dam dan badal haji serta pungutan bimbingan berlebih.
Pelanggaran pembayaran badal haji melibatkan 140 calon jemaah, masing-masing Rp10 juta, dengan total kerugian Rp1,4 miliar.
KBIHU Al-Fatah wajib menghentikan seluruh bimbingan haji dan umrah, mengembalikan hak jemaah tahun berjalan, serta tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kementerian Haji dan Umrah mencabut izin KBIHU Al-Fatah Purwakarta untuk menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan ibadah haji serta umrah.
Who?
KBIHU Al-Fatah yang dipimpin H. Nasir, 140 calon jemaah haji, serta Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah terlibat dalam perkara ini.
Where?
KBIHU Al-Fatah berlokasi di Jalan Ipik Gandamanah Gang Pesantren, Munjuljaya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pernyataan pencabutan izin disampaikan di Jakarta.
When?
Pencabutan izin berlaku sejak 9 Oktober 2026. Dugaan pelanggaran pembayaran badal haji tercatat pada 8 Juni 2026 dalam Kloter KJT-12.
Why?
KBIHU Al-Fatah terbukti memalsukan data terkait dam dan badal haji serta memungut biaya bimbingan melebihi ketentuan, yang merugikan 140 calon jemaah sebesar Rp1,4 miliar.
How?
Sanksi administrasi ditetapkan melalui KMHU Nomor KEP-37/BN/2026 setelah rekomendasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan rapat pimpinan. KBIHU wajib menghentikan kegiatan serta mengembalikan hak jemaah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian Haji mencabut izin KBIHU Al-Fatah di Purwakarta. Tempat ini dipimpin H. Nasir. Mereka dibilang membuat data palsu dan meminta uang terlalu banyak. Ada 140 calon jemaah rugi Rp1,4 miliar. Sekarang mereka harus berhenti membimbing haji dan umrah, lalu mengembalikan hak para jemaah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Langkah tegas Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan upaya nyata melindungi jemaah melalui pencabutan izin, penghentian kegiatan bimbingan, dan kewajiban pengembalian hak peserta. Proses yang didasarkan pada rekomendasi serta rapat pimpinan ini juga menegaskan bahwa pelanggaran serius tetap disertai tanggung jawab, sementara pengawasan terhadap penyelenggara terus diperketat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi mencabut penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dan ibadah umrah bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Fatah. Pelanggaran dalam pembayaran badal haji ini melibatkan sebanyak 140 orang dengan biaya per orang sebesar Rp10.000.000 dan total kerugian calon jemaah sebesar Rp1,4 miliar.

KBIHU Al-Fatah yang dipimpin oleh H. Nasir dan berlokasi di Jl. Ipik Gandamanah Gg. Pesantren Munjuljaya Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ini terbukti melakukan dua pelanggaran berat. Adapun pelanggaran yang dilakukan mencakup pemalsuan data terkait dam dan badal haji, serta melakukan pungutan biaya bimbingan kepada masing-masing peserta melebihi ketentuan yang berlaku.

Keputusan pencabutan izin ini merupakan sanksi administrasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Republik Indonesia Nomor: KEP-37/BN/2026, dilansir dari haji.go.id.

1. Sanksi ditetapkan atas pertimbangan surat rekomendasi dirjen pengendalian dan rapat pimpinan

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Puji Raharjo. (IDN Times/Martin L Tobing).

Penetapan sanksi ini diputuskan setelah mempertimbangkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengendalian Nomor ND-316 PN/2026 tanggal 29 September 2026 dan hasil keputusan rapat pimpinan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pelanggaran serius tersebut.

Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengambil langkah tegas untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi hak-hak jemaah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengungkapkan pelanggaran yang telah dilakukan KBIHU Al-Fatah.

"KBIHU Al-Fatah Purwakarta terbukti melakukan pemalsuan data terkait dam dan badal haji serta memungut biaya bimbingan melebihi ketentuan yang berlaku. Dengan dicabutnya izin ini, mereka dilarang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umrah serta wajib mengembalikan seluruh hak jemaah yang sedang dibimbing pada tahun berjalan," ujarnya di Jakarta pada Jum'at (9/10/2026).

Keputusan pencabutan izin operasional ini secara resmi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada 9 Oktober 2026.

2. Rugikan 140 calon jemaah haji, KBIHU Al-Fatah diwajibkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan bimbingan

Kerumunan besar jamaah haji tampak memenuhi jalan dari Jamarat menuju tenda-tenda di Mina. (Dok. MCH 2026)

Secara terpisah, dalam laman resmi Kemenhaj, diketahui bahwa pada Senin, 8 Juni 2026, terdapat KBIHU Al-Fatah Kabupaten Purwakarta di Kloter KJT-12 terkait dengan pembayaran badal haji sebanyak 140 orang dengan biaya per orang sebesar Rp10.000.000 dan total kerugian calon jamaah sebesar Rp1,4 milyar.

Oleh karena itu, KBIHU Al-Fatah diwajibkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan bimbingan kepada jemaah haji maupun umrah tanpa terkecuali.

Selain itu, lembaga bimbingan tersebut juga dituntut untuk segera menyelesaikan proses pengembalian hak-hak jemaah haji di tahun ini.

3. Pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab lembaga terhadap pelanggaran yang telah dilakukan

Dirjen Bina Haji dan Umrah, Puji Raharjo dalam acara Diseminasi Pemantauan Haji Inklusif 2026, Selasa (21/07/2026). (Dok. Kemenhaj)

Lebih lanjut, mengenai kewajiban pihak pengelola, Puji kembali menegaskan pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab lembaga terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

"Selain tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan bimbingan, kami juga tidak akan membiarkan mereka lepas tangan begitu saja. Pihak pengelola KBIHU wajib menyelesaikan semua kewajiban atas pelanggaran yang telah mereka lakukan terhadap para jemaah agar tidak ada pihak yang dirugikan," imbuh Puji.

Kementerian Haji dan Umrah terus berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh penyelenggara ibadah haji dan umrah guna memastikan perlindungan, kenyamanan, serta keamanan hak-hak para jemaah.