Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengomentari rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang akan direnovasi. Salah satu renovasi yang mencolok pada rumah yang berdiri di dekat Taman Menteng itu adalah adanya elevator atau lift.
Renovasi lainnya adalah plafon, pintu, jendela, serta pemasangan lantai keramik dan marmer. "Ya saya melihat saat eksekusi, anggarannya dari mana," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Balai Kota Jakarta, Rabu (24/1)
Pemasangan elevator itu direncanakan di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Meski ada di LKPP, namun pengadaan elevator tidak ada dalam APBD 2018.
Pengadaan elevator pada rumah dinas dua lantai itu memiliki anggaran sebesar Rp750,2 juta. Pengadaan elevator akan dilakukan dengan skema pengadaan langsung, bukan lelang.
Prasetyo berpikir renovasi rumah dinas Anies akan menggunakan dana operasional Anies sebagai gubernur. "Mungkin pakai dana operasionalnya? Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur kan besar," ucap Pras -sapaan akrabnya.
Jika pengadaan elevator itu nantinya benar menggunakan APBD, Pras mengatakan ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mengaudit.
"Tapi kalau dia (Anies) disebut pakai APBD biarkan BPK yang melihat, apakah itu kesalahan atau tidak. Tapi saat pembahasan anggaran itu barang enggak ada bos, enggak ada, kita (DPRD) gak tau," jelas Pras.
Pras masih akan memantau eksekusi dari renovasi rumah dinas gubernur, khususnya pengadaan elevator itu. Ia berencana menanyakan langsung Anies saat rapat Badan Anggaran (Banggar).
"Agar kita pertanyakan juga. Ini jadi masukan juga. Saya akan tanyakan dalam rapat Banggar," kata Pras menandaskan.