Demokrat: PBB Mestinya Kesal pada Yusril yang Bela Kubu Moeldoko
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat 'bersitegang' dengan pengacara Yusril Ihza Mahendra, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Kendati, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tak khawatir PBB meradang karena Yusril kerap 'diserang'.
"Ya, ini kan pertanyaan ini sebenarnya pasnya bukan ditujukan pada kami, ditujukannya kepada Pak Yusril. Beliau itu ingat gak kalau beliau itu juga ketua umum partai yang punya AD/ART juga," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).
Baca Juga: Demokrat Bantah Gandeng Hamdan Zoelva Cuma buat Lawan Yusril
1. Herzaky anggap kader PBB kesal dengan Yusril
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).Herzaky mengatakan Demokrat tidak punya masalah dengan PBB. Yusril, kata dia, bermain api dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Sebab, menurut Herzaky, Yusril memiliki kepentingan dengan mengajukan permohonan judicial review (JR) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA), dalam kisruh antara Demokrat dengan kubu Moeldoko. Dia memperkirakan kader PBB yang justru kesal dengan Yusril.
"Lho kalau misalnya itu, mohon maaf, kalau kami tidak mengejar PBB, apalagi kami gak ada masalah dengan partai manapun. Istilah kan, Yusril yang harusnya kemudian, teman-teman kader PBB itu mempertanyakan ke Pak Yusril 'bapak ini kan sebagai advokat tapi bapak juga sebagai ketua umum partai. Apakah ini bukan konflik kepentingan?'" ujar Herzaky.
"Jadi bukan ke kami tepatnya, mohon maaf nih ya. Karena kami tidak ada konflik, tidak ada masalah apa-apa dengan PBB maupun partai-partai lain, gitu. Jadi kalau misalnya ada PBB yang kesal, mungkin kesalnya sama Pak Yusril mungkin," sambung dia.
2. Tanggapan AHY soal Yusril jadi kuasa hukum kubu Moeldoko
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraKetua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum berkomentar langsung terkait Yusril yang mengajukan permohonan JR AD/ART Demokrat ke MA. Namun, dia menyayangkan pakar hukum tata negara itu menjadi pengacara kubu Moeldoko.
"Kalau kecewa, saya gak pernah bilang (AHY) kecewa (dengan Yusril). Agak menyayangkan saja sebenarnya. Agak menyayangkan betapa dulu Pak Yusril yang kita tahu seorang reformis ya, seorang intelektual di era orde Baru, di era awal-awal dulu, bahkan di era Pak SBY dulu sempat bantu. Tapi kok makin kesini kok sepertinya ini pribadi yang berbeda gitu, ya kan," kata Herzaky.
Herzaky menjelaskan apa yang disampaikan pengurus Demokrat sudah mewakili AHY. Dia ingin masyarakat menilai sendiri sikap Yusril. Sebab, sambungnya, Yusril meminta bayaran yang sangat tinggi untuk menjadi kuasa hukum Demokrat.
"Padahal kami pikir beliau ini kan seorang pengacara yang dulunya, dulunya kami menyakini beliau ini punya idealisme dan integritas, dulunya gitu. Tetapi ternyata tak lebih dan tak kurang sekarang hanya bekerja untuk mengejar uang saja gitu," ucapnya.
Diketahui, sebelumnya Demokrat menuding Yusril menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko karena Demokrat tak mampu bayar Rp100 miliar.
Baca Juga: Usai Bawa Hitler, Demokrat Sebut Yusril Kerja buat Invisible Power
Editor’s picks
3. Saling serang Yusril dan Demokrat, bawa-bawa uang Rp100 miliar dan Adolf Hitler
IDN Times/Margith Juita DamanikSebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menanggapi santai ketika disebut sebagai pengacara bertarif Rp100 miliar oleh Partai Demokrat. Tarif Yusril dibongkar politikus Demokrat kubu AHY, Andi Arief, lantaran mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut kini mewakili kepentingan empat eks kader Demokrat.
Alih-alih geram, Yusril mengolok-olok pernyataan itu. Bahkan, ia mengklaim sejumlah koleganya menjuluki dia sebagai 'Pengacara Rp100 Miliar.'
"Hehehe.. saya kini dapat julukan pengacara Rp100 miliar, 7 million dollars lawyer," cuit Yusril di akun Twitternya, @Yusrilihza_Mhd, Jumat (1/10/2021).
Bahkan, sejumlah koleganya menyebut tarif Yusril kini sudah melampaui tarif advokat senior lainnya, Hotman Paris Hutapea.
"Ah, yang bener saya bilang. Mana bisa awak kalahkan Bang Hotman. Awak ini apalah," cuit dia lagi.
Usai kisruh soal uang, Demokrat kembali menyerang Yusril. Pola pikir Yusril disebut mirip pemimpin Nazi Adolf Hitler.
"Setelah kami menyelidiki asal usul teologi yang dipakai oleh Yusril Ihza (kuasa hukum kubu Moeldoko) dalam menghadirkan permohonan AD/ART ke MA, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari totalitarian ala Hitler," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).
Dalam hukum Hitler, Benny menjelaskan, sipil harus mengikuti apa yang dikehendaki negara. Cara ini, kata dia, seperti Yusril yang mencoba menguji AD/ART Demokrat ke MA.
"Dalam hal ini dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba menguji apakah kehendak anggota partai politik (parpol), anggota Partai Demokrat, sejalan dengan kehendak negara. Jadi etatisme, semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Ini yang mau dilakukan Yusril," kata Benny.
Yusril pun angkat bicara soal tudingan Benny K Harman. Merespons pernyataan tersebut, Yusril santai menanggapinya.
"Seingat saya Benny Harman mengikuti kuliah saya Filsafat Hukum dan Teori Ilmu Hukum ketika dia mahasiswa Pascasarjana UI. Peserta pascasarjana tidak mengesankan dirinya penganut faham totaliter Nationale Sosialismus atau Nazi," kata Yusril dalam keterangannya dikutip Selasa (12/10/2021).
Yusril menjawab tudingan Benny Harman soal menempatkan negara di atas segalanya atau 'uber alles' dalam istilah Hitler. Ketua Umum PBB ini mengatakan Benny tidak memiliki pijakan intelektual dalam membuat pernyataan ini.
Yusril mengatakan sejak 2007 hingga sekarang, dirinya tidak memiliki jabatan kenegaraan apapun. Dia pun mengaku berada di luar pemerintah dan lembaga negara manapun.
Sebagai manusia manusia bebas dan merdeka, Yusril menegaskan tidak ada kepentingan apapun untuk membuat rezim senang atau tidak senang dengan rakyatnya. Yusril pun mengaku sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Yusril pun menyindir balik Demokrat. "Dua minggu lalu saya dijuluki Pengacara Rp100 miliar. Sekarang saya dijuluki lagi sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya gak dijuluki PKI," ucapnya.
Berita Terkini Lainnya
