Dikritik Gak Berani Buat Partai, Moeldoko Cs Sebut-sebut Istilah Jihad
Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Partai kubu Moeldoko atau Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad, angkat bicara soal sindiran Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang disebut tidak seberani loyalis mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum untuk membentuk partai politik (parpol) baru. Rahmad menyebut kubu AHY tidak mengerti dan paham esensi demokrasi.
"Partai itu bukan soal berani atau tidak, tapi soal demokratisasi yang sedang diperjuangkan. Bagi kubu Moeldoko, mengembalikan kepemilikan Partai Demokrat kepada rakyat adalah harga mati. Adalah fardu ain (wajib) untuk menghapus praktik oligarki, tirani, otokrasi dan totaliter ala Hitler di dalam Partai Demokrat. Itulah jihad politiknya Pak Moeldoko," kata Rahmad dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).
Baca Juga: Demokrat: Moeldoko Kalah Berani dengan Loyalis Anas Buat Parpol Baru
1. Rahmad sebut pernyataan Demokrat ke PKN bertolak belakang
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).Rahmad juga menyinggung soal ucapan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang menyebut parpol baru harus menjaga iklim demokrasi agar tetap kondusif. Dia mengatakan apa yang dikatakan Herzaky bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan AHY.
AHY, menurut Rahmad, mengelola Demokrat dengan membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang sarat oligarki.
"Sehingga komitmen kuat menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat itu hanya pepesan kosong dan hipokrit demokrasi," kata dia.
Terkait PKN, Rahmad mengatakan, UU Partai Politik tidak mengatur jumlah partai peserta pemilu. Dia menilai wajar bila sebelum pemilu banyak muncul parpol baru.
"Sesuai ketentuan, partai calon peserta pemilu harus mengikuti verifikasi administrasi bagi partai yang memiliki kursi di DPR RI, atau verifikasi administrasi dan faktual bagi partai baru dan bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI," kata dia.
2. Demokrat sindir kubu Moeldoko terkait berdirinya PKN
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri HermansyahEditor’s picks
Sebelumnya, loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membentuk PKN. Partai Demokrat menghormati keputusan langkah loyalis Anas Urbaningrum ini.
"Itu pilihan jalan yang terhormat. Kami respect dengan politisi-politisi seperti ini. Bukan mengambil jalan pintas untuk 'membegal' parpol (partai politik) lain sebagai mana dilakukan KSP (Kepala Staf Presiden) Moeldoko, dan kaki tangannya yang memilih jalan pintas dengan cara-cara yang ilegal dan melawan hukum," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Kamhar mengatakan Demokrat menghargai dan menghormati keputusan Gede Pasek Suardika (GPS) yang keluar dari Hanura dan menjadi Ketua Umum PKN. Pilihan ini, kata dia, sudah diperhitungkan Pasek dengan matang.
Politikus Demokrat ini mengaku kenal dengan Pasek. Pasek, kata dia, adalah sosok yang cerdas, berintegritas, dan loyal. Kamhar pun mengatakan pindah atau membuat parpol baru adalah pilihan yang sah dan legal. Dia pun meminta kubu Moeldoko untuk belajar dari Pasek.
"KSP Moeldoko mestinya belajar banyak ke Bli GPS yang pernah berada pada naungan partai yang sama yaitu Partai Hanura agar menempuh cara-cara yang kesatria, terhormat, dan bermartabat ketika masuk ke dunia politik. Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan arogansi dan melabrak semua aturan dan kepatutan," ucap Kamhar.
Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menambahkan juga menyindir kubu Moeldoko. Herzaky mengatakan kubu Moeldoko kalah berani dengan loyalis Anas Urbaningrum yang berani membentuk PKN.
"Keberanian yang bahkan melebihi keberanian seorang KSP dan pensiunan jenderal seperti Moeldoko yang tidak tahu malu dan masih terus berupaya merampas Partai Demokrat pasca-KLB ilegal yang gagal total dan tak berani serta tak memiliki kemampuan membentuk parpol baru," ucap Herzaky.
Baca Juga: Keluar dari Hanura, Gede Pasek Pimpin Partai Kebangkitan Nusantara
3. Demokrat ingin parpol-parpol baru bisa jaga iklim demokrasi
Instagram.com/g_paseksuardikaHerzaky juga mengapresiasi berdirinya PKN. Bertambahnya jumlah parpol, kata dia, dapat diartikan sebagai makin banyak orang yang berupaya memperjuangkan nasib dan aspirasi rakyat melalui organisasi politik.
"Demokrat juga berharap parpol-parpol baru di Indonesia memiliki komitmen kuat menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat, sebagaimana komitmen Demokrat bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono," kata Herzaky.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
