Ganjar-Puan Didukung Jadi Capres, PDIP Akan Pecah Saat Pilpres 2024?

2. Ganjar dan Puan diyakini tak akan jadi pasangan calon presiden-wapres di Pilpres 2024

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Diketahui, ada sejumlah aturan agar partai politik (parpol) atau gabungan parpol bisa mengusulkan capres-cawapresnya, yakni memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen dari jumlah kursi di DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Pada Pilpres 2024 ini, PDIP menjadi satu-satunya partai yang dapat mencalonkan sendiri capres dan cawapresnya, atau tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain.

Oleh karena itu, mungkinkah Puan dan Ganjar menjadi pasangan calon (paslon) saat Pilpres 2024 nanti?

Ujang meyakini, Ganjar dan Puan tidak akan menjadi paslon. "Puan dan Ganjar bersatu (menjadi paslon), kemungkinan kalahnya tinggi. Kalau mereka berdua berpasangan akan kalah, karena (berasal dari) satu partai. Bila mereka jadi paslon, akan dikeroyok oleh parpol yang lain," ucap Ujang.

Ujang menilai, PDIP tetap akan memilih berkoalisi dengan parpol lain meski bisa mengusung sendiri paslonnya. Puan dan Ganjar tak akan menjadi paslon.

"Pasangan (Puan dan Ganjar) itu tak mungkin akan terealisasi. Karena Ganjar itu bukan skenario PDIP," ucap Ujang.

Baca Juga: Megawati: Apakah Ada Aturan PDIP Tidak Boleh Menang Pemilu Terus? 

3. Megawati persilakan kadernya mundur bila tak mau ikut aturan

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di acara Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan 16 Kantor Partai PDI Perjuangan pada Kamis (28/10/2021). (youtube.com/PDI Perjuangan)

Untuk diketahui, kader PDIP dilarang membicarakan capres-cawapres 2024. Pelarangan ini berdasarkan Surat Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021, yang dikeluarkan pada 11 Agustus 2021.

Namun, sejumlah kader PDIP dan relawan mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar sebagai capres 2024.  Akibatnya, muncul perseturuan banteng vs celeng. Di lain waktu, muncul juga deklarasi dukungan ke Puan Maharani sebagai capres. Di sejumlah daerah, ada banyak baliho yang memasang wajah Puan.

Megawati pun sebelumnya menjelaskan, parpol adalah sebuah organisasi politik. Di dalam parpol, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang harus dipatuhi seluruh kader.

"Itu bukan saya lho yang bikin, ingat sekali lagi, itu kongres partai yang dihadiri kalian semua. Jadi itu keputusan mutlak dari kalian semua yang diserahkan kepada saya sebagai ketua umum terpilih lho. Jadi jangan dibalik-balik," ucap Megawati di acara Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan 16 Kantor Partai PDI Perjuangan, di YouTube PDI Perjuangan, Kamis (28/10/2021).

Lebih lanjut, Megawati mengaku heran saat mendapat pertanyaan terkait aturan di dalam AD/ART partai.

"Kalau itu saja ndak tahu, saya sering, sering sekali, banyak pertanyaan yang menurut saya, 'kok nanya?' Padahal kan sebetulnya sudah ada anggaran dasar rumah tangga yang disitu tegas-tegas mengatakan harus apa, bagaimana, dan lain sebagainya," ujarnya.

Megawati mengaku hanya ingin partainya solid. Terkait AD/ART PDIP, sambungnya, adalah tanggung jawabnya sebagai ketua umum. Bila ada kader yang tidak suka dengan aturan PDIP, kata Megawati, dia mempersilahkan orang tersebut untuk mengundurkan diri.

"Jadi kalau Anda tidak loyal atau ya tidak mau menjalankan tugas partai, ya jangan jadi orang partai. Sekarang ini saya sering kali mengatakan, 'sudah, mereka kalau gak suka lagi sama PDI Perjuangan, silahkan mengundurkan diri. Daripada saya capek pecat-pecat, mengundurkan diri saja'. Sudah selesai. Itu hak kalian, daripada saya pecati," kata Megawati.