Menko PMK Sebut Negara Darurat Militer, PKS: Pernyataan Meresahkan!
IDN Times/Denisa Tristianty
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal Indonesia sedang darurat militer COVID-19, dianggapnya pernyataan meresahkan.
"Ini pernyataan yang cenderung meresahkan. Meresahkan karena pemberlakuan darurat militer itu membawa konsekuensi banyak perubahan. Dan merusak persepsi Indonesia sebagai negara demokratis," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (19/7/2021).
Baca Juga: Vaksin Berbayar Dicabut, Menko PMK: Pemerintah Tak Niat Cari Untung
1. PKS ingin menteri-menteri Jokowi tidak beda pernyataan
IDN Times / Irfan FathurohmanMardani ingin Presiden Joko "Jokowi" Widodo melakukan evaluasi menterinya. Evaluasi dilakukan agar para menteri tidak ada yang silang pendapat.
"Presiden harus melakukan dua hal, rapikan manajemen para pembantunya, jangan ada beda pernyataan, apalagi saling menegasikan. Bagaimana bisa kerja efektif jika di tataran pernyataan saja berbeda," kata dia.
Mardani mengatakan pemerintah harus melakukan aksi nyata di lapangan untuk menangani pandemik COVID-19. Selain melakukan vaksinasi massal, pemerintah juga harus memberikan bantuan sosial (bansos), oksigen, dan obat-obatan kepada masyarakat.
"Dua aksi ini akan membuat rakyat yakin dengan kapasitas pemerintah menangani pandemik. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan," kata dia.
2. PPP sebut Menko PMK 'terpeleset' lidah
(Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani) IDN Times/Teatrika Handiko PutriWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga angkat bicara mengenai ucapan Muhadjir. Arsul yang juga sebagai Wakil Ketua MPR menyebut Muhadjir 'terpeleset' lidah.
"Buat saya Pak Menko PMK ingin menggambarkan keadaan kita, tapi meminjam istilah hukum yang tidak pas. Kesannya jadi seperti slip of tongue ketika menggunakan istilah darurat militer itu," ujar Arsul, Senin.
Arsul mengatakan ketidaktepatan istilah darurat militer yang dimaksud Muhadjir tidak perlu dimaknai secara hukum. "Menurut hukum, darurat militer itu hanya bisa dikenakan jika ada pemberontakan yang meluas atau negara diserang oleh negara lain," katanya.
Editor’s picks
Dia lalu meluruskan maksud Muhadjir. Menurutnya, istilah darurat militer yang disebut Menko PMK adalah darurat kesehatan COVID-19.
"Publik memang wajar mengkritisinya namun sebenarnya yg dimaksud oleh Menko PMK adalah keadaan darurat kesehatan karena pandemik COVID-19 yang memerlukan peran militer untuk ikut turun tangan membantu penanggulangannya," ucap Arsul Sani.
Baca Juga: Menko PMK: Indonesia Sejatinya Sudah Darurat Militer Lawan COVID-19!
3. Ini kata Muhadjir soal darurat militer
IDN Times/Margith Juita DamanikSebelumnya, penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia masih melonjak. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut Indonesia dalam situasi darurat militer menghadapi COVID-19.
"Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-'declare', kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer," kata Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta, dilansir ANTARA, Jumat (16/7).
Muhadjir mengungkapkan hal ini bukan tanpa alasan. Dia mengatakan Indonesia dan dunia sedang menghadapi musuh tidak kasat mata, yakni virus corona.
Pandemik virus corona, menurut Menko PMK, sudah memakan banyak korban, termasuk ibu hamil dan anak-anak.
"Musuh tidak terlihat ini dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang, karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini," kata Muhadjir.
"Yang meninggal mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi COVID-19," ucap dia.
Muhadjir mengatakan alasan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerjunkan anggota TNI dan Polri, karena COVID-19 sudah tidak bisa dihadapi dengan penanganan biasa.
"Ini daruratnya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi 'pasukan' tidak terlihat," tuturnya.
Muhadjir juga mengatakan apa pun istilah yang digunakan dalam menangani COVID-19, baik PPKM darurat atau bahkan PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," kata dia.
Berita Terkini Lainnya
