Jakarta, IDN Times - Partai Buruh mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, sidang judicial review UU Omnibuslaw Ciptaker di MK saat ini sudah memasuki tahap kedua dengan agenda perbaikan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan setelah proses perbaikan, Partai Buruh memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat UU Omnibuslaw Ciptaker.
“Dengan demikian Partai Buruh akan mengambil alih perjuangan-perjuangan yang terkait dengan Omnibuslaw UU Ciptaker,” kata Said, saat ditemui di Kawasan Bundaran Patung Kuda Arjuna Wihaha, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).