KPK Panggil Dirut PDAM Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi

Solihat akan diperiksa sebagai saksi

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Bekasi, Solihat, selaku saksi dalam penyidikan kasus yang melibatkan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Efendi (RE). Solihat dipanggil pada Jumat (25/2/2022).

"Hari ini, (Jumat (25/2/2022)), Solihat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE (Rahmat Efendi)," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dilansir ANTARA.

Baca Juga: KPK Periksa Lurah dan Kepala Bapelitbangda Bekasi Terkait Rahmat Effendi 

1. KPK sempat periksa lurah dan kepala Bapelitbangda Bekasi

KPK Panggil Dirut PDAM Bekasi Terkait Kasus Rahmat EffendiWali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 8 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada Kamis (6/1/2022). (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, KPK sempat memanggil beberapa saksi lain. Pada Rabu (23/2/2022), mereka memanggil Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bekasi Dinar Faisal Badar sebagai saksi.

Selain Dinar, KPK juga memanggil Lurah Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Nazarudin Latif, sebagai saksi Rahmat Effendi.

Baca Juga: KPK Duga Rahmat Effendi Tidak Libatkan Tim dalam Pengadaan Lahan

2. KPK telah menetapkan sembilan tersangka

KPK Panggil Dirut PDAM Bekasi Terkait Kasus Rahmat EffendiWali Kota Rahmat Effendi (dok. Humas KPK)

KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap terkait kasus dugaan korupsi tersebut pada Kamis, 6 Januari 2022.

Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Lalu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

3. Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi sejumlah proyek pada tanah milik swasta

KPK Panggil Dirut PDAM Bekasi Terkait Kasus Rahmat EffendiWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi keluar dari KPK dengan rompi oranye dan tangan diborgol pada Kamis (6/1/2022). (IDN Times/Aryodamar)

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar.

Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar, serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Selanjutnya, ganti rugi lain berbentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Atas proyek-proyek tersebut, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi. Ia memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek itu serta meminta mereka tidak memutus kontrak pekerjaan.

Lalu sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan sebutan untuk sumbangan masjid. Uang tersebut diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaannya, yaitu Jumhana Lutfi dan Wahyudin.

Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi.

Ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril melalui M. Bunyamin.

Baca Juga: Istri Firli Bahuri Bikin Mars KPK, Begini Reaksi Wakil Ketua KPK

Topik:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya