Amanah Menteri PUPR Tercoreng Gara-Gara Anak Buah Terjaring OTT KPK
(Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) www.twitter.com/@BPSDM_PUPR
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, sempat dijuluki "panglima pembangunan" di era pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Hal itu lantaran kementeriannya bisa memenuhi hampir semua target pembangunan ambisius Jokowi dalam kurun waktu empat tahun. Julukan itu seolah sempat akan semakin sempurna lantaran tidak ada satu pun dari proyek yang mereka laksanakan terindikasi korupsi.
Namun, itu semua runtuh ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap pada Jumat (28/12) sore. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan 20 orang. Semua orang tersebut sudah dibawa ke Gedung KPK untuk dimintai keterangan.
Lembaga antirasuah menyebut OTT itu dilakukan terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Basuki sendiri mendapatkan informasi tersebut ketika baru turun dari pesawat. Ia kemudian langsung menghubungi Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.
Basuki mengaku sedih sekaligus terkejut saat tahu anak buahnya diciduk oleh penyidik KPK. Ia merasa amanah yang diembankan ke dirinya merasa tercoreng dengan adanya praktik korupsi di Kementerian PUPR.
"Hari ini, kami dikejutkan kegiatan yang sangat membuat kami sedih. Ini benar-benar mengagetkan kami. Kami sudah diamanahi melaksanakan pembangunan infrastruktur sebaik-baiknya. Ternyata ada anggota kami yang melaksanakan itu," ujar Basuki pada Jumat malam ketika memberikan keterangan pers di kantor Kementerian PUPR.
Lalu, apa saja informasi yang sudah diketahui oleh Basuki sejauh ini?
1. Menteri PUPR menyebut OTT KPK dilakukan di Kantor Ditjen Cipta
(Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika memberikan keterangan pers) Humas Kementerian PUPRBerdasarkan informasi yang dimiliki oleh Basuki, operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan lembaga antirasuah terkait lelang proyek air minum yang tupoksinya berada di bawah Ditjen Cipta Karya. Maka, tak heran apabila lokasi operasi senyap berada di kantor Ditjen Cipta Karya di area Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail proyek apa yang diduga terjadi penyimpangan dan siapa saja yang diamankan oleh KPK.
Sementara, di kantor PUPR tidak ada yang digeledah oleh penyidik KPK.
"Di sini (kantor pusat Kementerian PUPR) enggak ada yang digeledah," ujar Irjen PUPR Widiarto semalam.
Kantor yang digeledah berlokasi di Pejompongan yang menjadi tempat bekerja Ditjen Cipta Karya. Widiarto mengatakan Ditjen Cipta Karya membawahi satker pengembangan SPAM.
Ia mengaku tidak mempermasalahkan langkah KPK dalam pengusutan dugaan pemberian suap tersebut.
Baca Juga: OTT KPK di Kementerian PUPR Terkait Proyek Air Minum di Daerah
2. Menteri Basuki akui proses pengadaan barang dan jasa memang rentan praktik korupsi
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariMenteri Basuki mengakui proses pengadaan barang dan jasa memang rentan terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, pihaknya sudah mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam proses kerja tersebut dan mewanti-wanti adanya celah.
"Kami sudah kumpulkan (semua pihak) agar jangan teledor. Karena yang paling rentan itu pengadaan barang dan jasa," kata dia semalam.
Ia menjelaskan di dalam Kementerian PUPR terdapat 1.165 satuan kerja yang mengurus proyek pembangunan jalan, jembatan, air, air minum, bendungan, dan lain-lain. Basuki mengatakan yang terlibat dalam proses pelelangan bukan satker, melainkan kelompok kerja.
"Berapa jumlah pokjanya? Ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. 888 pokja itu terdiri dari 2.483 orang, jadi melibatkan banyak sekali orang," kata Basuki.
Editor’s picks
3. Menteri PUPR mengaku telah didampingi banyak pihak untuk mencegah terjadinya korupsi
(Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) www.twitter.com/@setkabgoidMenteri Basuki menjelaskan dalam melakukan proses lelang, Kementerian PUPR sudah didampingi oleh beberapa pihak untuk menutup celah praktik korupsi.
"Kami juga kadang-kadang minta bantuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), bahkan sampai TP4D Kejaksaan Agung atau TP4P. Ada pula aparat pengawas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah hingga Inspektorat Jenderal. Jadi, semua mekanisme sudah kami coba untuk dilaksanakan sebaik-baiknya," kata Basuki.
Tapi, upaya itu rupanya belum cukup untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Basuki menjelaskan yang terlibat dalam praktik pengadaan barang dan jasa bukan hanya kementerian dan pokja. Melainkan juga penyedia jasa.
"Penyedia jasa itu siapa? Kontraktor dan konsultan yang diwadahi oleh asosiasi kontraktor AKI, kemudian juga ada asosiasi konsultan PERKINDO dan INKINDO. Kami juga selalu bekerjasama dengan asosiasi penyedia jasa tadi dalam rangka mengikuti lelang yang baik dan benar," tutur dia.
4. Ada sekitar 20 orang yang diamankan KPK, termasuk pejabat pembuat komitmen
Setkab.go.id/ OJI/HumasBerdasarkan keterangan dari KPK, mereka sudah mengamankan sekitar 20 orang, termasuk di dalamnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Ada juga unsur pejabat, swasta dan pihak lain yang ikut diamankan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif.
Dari lokasi OTT, penyidik KPK menemukan bukti awal uang tunai sebesar Rp500 juta dan SGD$25 ribu. Nominal uang tersebut bisa terus bertambah, karena masih ada uang di dalam kardus yang belum selesai dihitung oleh tim penyidik.
"Selain itu, masih ada satu kardus berisi uang yang masih dihitung," tutur dia.
5. KPK sedang mendalami kemungkinan korupsi terkait penyediaan air minum untuk kepentingan bencana
Juru bicara KPK, Febri Diansyah dan Ketua KPK, Agus Rahardjo. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)Selain mendalami korupsi terkait sistem penyediaan air minum, KPK juga terus menggali bukti untuk mengetahui apakah ada kaitannya rasuah ini dengan proyek pembangunan air minum tanggap bencana.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah pun menyesalkan praktik korupsi itu. Sebab, proyek penyediaan air minum menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, proyek pembangunan air bersih itu justru "ditukar" dengan sejumlah uang untuk kepentingan beberapa pemangku jabatan.
"Paling penting, keterkaitan proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena penyediaan air minum merupakan proyek strategis, karena ini terkait kepentingan mendasar dari masyarakat," kata Febri ketika ditemui di gedung KPK pada Sabtu dini hari.
Mantan aktivis antikorupsi itu menduga pemberian fee di kementerian itu bukan kali pertama terjadi.
Baca Juga: Tutup Tahun 2018, KPK Pecahkan Rekor OTT Terbanyak Dalam Sejarah
Berita Terkini Lainnya
