Anies soal Rempang: Investasi Picu Penderitaan Rakyat Harus Dikoreksi
Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Indonesia, Anies Baswedan saat wawancara khusus di acara Real Talk with Uni Lubis, Senin (15/5/2023). (IDN Times/Alya Achyarini)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, ikut angkat bicara mengenai konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Riau. Anies menilai, bila aktivitas investasi memicu penderitaan dan kondisi yang tidak sehat bagi kesejahteraan rakyat, ia mengusulkan agar ada langkah koreksi dari pemerintah.
"Sebab, tujuan akhirnya investasi bukan sekedar memperkaya investor, tapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kalau kegiatan investasi malah memicu penderitaan, kondisi yang tidak sehat bagi rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi," ungkap Anies di dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Jumat (15/9/2023).
Ia mengaku pernah mengalami peristiwa serupa di Jakarta. Anies menyinggung aksi penggusuran yang terjadi di Kampung Akuarium, Jakarta Utara pada April 2016. "Penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama," tutur dia.
Ia menambahkan, pendekatan yang seharusnya digunakan bukan dengan tindak kekerasan dan pengerahan Aparat Penegak Hukum (APH). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendorong adanya dialog dengan warga dari hati ke hati.
"Apalagi bila kita berbicara mengenai proyek yang jangka waktunya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima baru kemudian dieksekusi," ujarnya.
Dengan cara itu, kata Anies, pembangunan yang berjalan adalah pembangunan melalui proses yang baik dan benar. "Bila pembangunan itu dijalankan dengan benar, maka ketenangan dan keteduhan akan hadir," kata Anies lagi.
1. Jokowi nilai kisruh di Rempang hanya menyangkut masalah komunikasi
Presiden Joko “Jokowi” Widodo beri arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).Sementara, pernyataan berbeda disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia justru menilai konflik di Rempang bisa terjadi hanya karena adanya masalah di komunikasi dan sosialisasi kepada warga. Jokowi pun kemudian menelepon Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo agar tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi konflik penggusuran lahan.
"Selalu saya ingatkan masalah di Rempang, ini hanya masalah salah komunikasi saja di lapangan. Saya sudah ingatkan berkali-kali jangan gunakan pendekatan-pendekatan represif ke masyarakat. Masyarakat kalau ada ganti rugi seneng gitu lho. Itu yang saya inginkan," kata Jokowi, Kamis (14/9/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ikut berkomentar bahwa hal-hal seperti kekisruhan di Rempang tak perlu sampai harus diurus langsung oleh presiden. Sementara, salah satu warga di Tanjung Kertang, Batam, Nurliana, mengaku tidak ingin pindah ke rumah susun dengan ukuran lebih kecil yang disiapkan oleh BP Batam.
"Saya belum daftar untuk direlokasi. Tapi, saya juga gak mau (dipindahkan). Rusun segitu kecilnya, kayak mana kami, barang-barang kayak mana kami naik turun tangga untuk memindahkannya. Gak bisa lah," ujarnya seperti dikutip dari tayangan tvOne hari ini.
Ia pun juga menolak bila tetap dipaksa harus pindah ke rumah susun tersebut. Nurlianah justru berharap pemerintah memberikan perhatian kepada warga kecil.
"Kalau bisa, pemerintah tolong perhatikan warga-warga seperti kami di pinggir ini," tutur dia lagi.
Baca Juga: Komnas HAM Dorong Pemerintah Gunakan Pendekatan Humanis di Rempang
2. PP Muhammadiyah minta agar proyek Rempang Eco City dicabut dari Proyek Strategis Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Dr Busyro Muqqodas. Dok: istimewaPenolakan juga datang dari Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Mummadiyah. Di dalam pernyataan yang diteken oleh Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqqodas, mereka meminta kepada Jokowi dan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan," demikian isi keterangan tertulis Busyro, dikutip hari ini.
PP Muhammadiyah juga mendesak Kapolri dan Panglima TNI agar segera menarik pasukan dari lokasi yang menjadi milik masyarakat Pulau Rempang.
"Kami juga mendesak agar dilakukan evaluasi penggunaan gas air mata dalam kekerasan yang terjadi pada 7 September 2023 lalu. Selain itu, kami mendesak agar Kapolda Kepulauan Riau, Kapolres Barelang dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam agar dicopot. Sebab, mereka terbukti melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat sipil," kata dia.
Menurut data dari WALHI, puluhan warga mengalami luka-luka dalam tindak kekerasan pada 7 September 2023 lalu. Selain itu, beberapa anak Sekolah Dasar (SD) harus dilarikan ke posko medis lantaran terkena serangan gas air mata.
3. Pulau Rempang akan disulap menjadi eco city yang dikerjakan oleh perusahaan milik Tomy Winata
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)Sementara, mengutip laman resmi BP Batam, Proyek Rempang digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai perusahaan pengembang. Pengembangan wilayah Rempang akan dilakukan dalam beberapa tahap. PT MEG diketahui merupakan anak perusahaan grup Artha Graha milik Tomy Winata.
Tahap I, nilai investasinya mencapai Rp29 triliun yang diproyeksikan dapat menyerap 186 ribu pekerja. Pengembangan Rempang dan Galang dilakukan oleh PT MEG dengan total investasi sebesar Rp381 triliun hingga 2080.
"Nanti ke depannya secara keseluruhan itu target investasinya Rp381 triliun yang secara keseluruhan tujuh ribu hektare kalau gak salah," kata Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, di sela acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang dimulai sejak peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada April 2023.
Baca Juga: Fakta-Fakta Rempang Eco-City, PSN Jokowi yang Picu Konflik
Berita Terkini Lainnya
